Follow Us :              

Rakor Infrastruktur Gubernur Serukan Percepatan Perbaikan Guna Hindari Jatuh Korban

  08 March 2023  |   11:00:00  |   dibaca : 597 
Kategori :
Bagikan :


Rakor Infrastruktur Gubernur Serukan Percepatan Perbaikan Guna Hindari Jatuh Korban

08 March 2023 | 11:00:00 | dibaca : 597
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur selama masa cuaca ekstrem berlangsung. Langkah itu perlu dilakukan agar tidak sampai jatuh korban karena lambatnya penanganan.

"Kami tidak mau gambling, (spekulasi) karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada dan itu menggenangi infrastruktur, merusak dan menghajar kondisi jalan," ujarnya seusai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023).

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pemangku tanggungjawab dari rumpun Kementerian PU-PR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah. Selain itu hadir pula Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes dan perwakilan dari daerah, yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak.

Pada mereka Gubernur mengungkapkan, sejak 1 Januari - 5 maret 2023, dirinya mendapat 2.801 aduan kerusakan jalan lewat LaporGub. Rincian 1.358 jalan kabupaten kota,  895 jalan desa/kelurahan,  dan 548 jalan provinsi.

Selain faktor cuaca ekstrem, Gubernur menyampaikan, umur konstruksi jalan yang sudah melebihi umur rencana dan maraknya kendaraan yang Over Dimension and Over Loading (ODOL), adalah faktor lain yang juga memperparah kerusakan jalan.

Aduan masyarakat belakangan bahkan makin kuat. Untuk itu Gubernur meminta para pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan kerusakan jalan sesegera mungkin. "Mintakan seluruh biaya pemeliharaan, kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan)," tegasnya.

Agar masyarakat memahami upaya keras yang telah diupayakan, Gubernur meminta agar semua sektor menginformasikan kepada publik tentang apa yang mereka kerjakan dan  progresnya. "Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung. Ini kami kerjakan (tunjukan), dan progres pengerjaan itu publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat," ujarnya.

Gubernur senang dalam rapat koordinasi tersebut para peserta bisa leluasa menyampaikan berbagai kendala mengenai  penanganan infrastruktur. Namun demikian, bila kendala itu berkaitan dengan anggaran, Gubernur mendorong agar Bupati dan Wali Kota bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada.

"Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR kemarin. Kami sedang menyiapkan untuk membereskan apa juknis-nya (petunjuk teknis) inpres untuk infrastruktur ini. Sehingga harapannya ini bisa kita kejar. Tapi rasa-rasanya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa disedot (digunakan), maka anggaran darurat adalah yang bisa kita gunakan," paparnya.

Sebagai informasi, untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran Rp 437.206.525.000 untuk perbaikan infrastruktur jalan. Jumlah ini bahkan menjadi porsi terbesar yakni 56,26 persen dari total Pagu proporsi belanja tahun anggaran tahun 2023 yakni Rp. 777.117.959.000.

Data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah menyampaikan, dari total jumlah anggaran perbaikan jalan, sebanyak Rp. 197.052.705.000,- akan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi yang ditangani oleh Balai Pengelola Jalan. 

Kemudian, penyelenggaraan jalan provinsi yang akan ditangani oleh bidang pelaksanaan sebesar Rp. 149.916.421.000. Selain itu Balai Pengujian dan Peralatan juga akan menangani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.679.728.000,-. Sisanya untuk penyelenggaraan bidang rancang bangun dan pengawasan sebesar Rp. 71.557.661.000,-.

Masih menurut data DPU BMCK, dari 17 paket pekerjaan peningkatan atau rekonstruksi jalan, pembangunan atau penggantian jembatan, 6 di antaranya sudah tanda tangan kontrak. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan atau jembatan, dari 89 paket, 25 di antaranya yang sudah tanda tangan kontrak dan untuk pemeliharaan rutin jalan atau jembatan, dari 175 paket pekerjaan, 99 di antaranya yang sudah tanda tangan kontrak.

Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan, pada akhir 2023, 95 persen jalan provinsi di Jawa Tengah sudah dalam kondisi mantap. Saat ini, jalan provinsi di Jawa Tengah yang dalam kondisi mantap sebanyak 86,48 persen, sedangkan kondisi jalan rusak sebanyak 13,52 persen atau sepanjang 330 kilometer. Istilah mantap dapat diartikan bahwa jalan dalam kondisi baik dan sedang.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur selama masa cuaca ekstrem berlangsung. Langkah itu perlu dilakukan agar tidak sampai jatuh korban karena lambatnya penanganan.

"Kami tidak mau gambling, (spekulasi) karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada dan itu menggenangi infrastruktur, merusak dan menghajar kondisi jalan," ujarnya seusai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023).

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pemangku tanggungjawab dari rumpun Kementerian PU-PR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah. Selain itu hadir pula Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes dan perwakilan dari daerah, yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak.

Pada mereka Gubernur mengungkapkan, sejak 1 Januari - 5 maret 2023, dirinya mendapat 2.801 aduan kerusakan jalan lewat LaporGub. Rincian 1.358 jalan kabupaten kota,  895 jalan desa/kelurahan,  dan 548 jalan provinsi.

Selain faktor cuaca ekstrem, Gubernur menyampaikan, umur konstruksi jalan yang sudah melebihi umur rencana dan maraknya kendaraan yang Over Dimension and Over Loading (ODOL), adalah faktor lain yang juga memperparah kerusakan jalan.

Aduan masyarakat belakangan bahkan makin kuat. Untuk itu Gubernur meminta para pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan kerusakan jalan sesegera mungkin. "Mintakan seluruh biaya pemeliharaan, kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan)," tegasnya.

Agar masyarakat memahami upaya keras yang telah diupayakan, Gubernur meminta agar semua sektor menginformasikan kepada publik tentang apa yang mereka kerjakan dan  progresnya. "Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung. Ini kami kerjakan (tunjukan), dan progres pengerjaan itu publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat," ujarnya.

Gubernur senang dalam rapat koordinasi tersebut para peserta bisa leluasa menyampaikan berbagai kendala mengenai  penanganan infrastruktur. Namun demikian, bila kendala itu berkaitan dengan anggaran, Gubernur mendorong agar Bupati dan Wali Kota bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada.

"Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR kemarin. Kami sedang menyiapkan untuk membereskan apa juknis-nya (petunjuk teknis) inpres untuk infrastruktur ini. Sehingga harapannya ini bisa kita kejar. Tapi rasa-rasanya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa disedot (digunakan), maka anggaran darurat adalah yang bisa kita gunakan," paparnya.

Sebagai informasi, untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran Rp 437.206.525.000 untuk perbaikan infrastruktur jalan. Jumlah ini bahkan menjadi porsi terbesar yakni 56,26 persen dari total Pagu proporsi belanja tahun anggaran tahun 2023 yakni Rp. 777.117.959.000.

Data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah menyampaikan, dari total jumlah anggaran perbaikan jalan, sebanyak Rp. 197.052.705.000,- akan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi yang ditangani oleh Balai Pengelola Jalan. 

Kemudian, penyelenggaraan jalan provinsi yang akan ditangani oleh bidang pelaksanaan sebesar Rp. 149.916.421.000. Selain itu Balai Pengujian dan Peralatan juga akan menangani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.679.728.000,-. Sisanya untuk penyelenggaraan bidang rancang bangun dan pengawasan sebesar Rp. 71.557.661.000,-.

Masih menurut data DPU BMCK, dari 17 paket pekerjaan peningkatan atau rekonstruksi jalan, pembangunan atau penggantian jembatan, 6 di antaranya sudah tanda tangan kontrak. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan atau jembatan, dari 89 paket, 25 di antaranya yang sudah tanda tangan kontrak dan untuk pemeliharaan rutin jalan atau jembatan, dari 175 paket pekerjaan, 99 di antaranya yang sudah tanda tangan kontrak.

Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan, pada akhir 2023, 95 persen jalan provinsi di Jawa Tengah sudah dalam kondisi mantap. Saat ini, jalan provinsi di Jawa Tengah yang dalam kondisi mantap sebanyak 86,48 persen, sedangkan kondisi jalan rusak sebanyak 13,52 persen atau sepanjang 330 kilometer. Istilah mantap dapat diartikan bahwa jalan dalam kondisi baik dan sedang.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu