SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Hingga 9 Maret 2023,  vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah di Jateng sudah cukup banyak. 

"Hingga 2023 vaksinasi pencegahan PMK di Jateng sudah mencapai 1,6 juta. Sedangkan sisa stok vaksin sekitar 164 ribu dosis. Vaksinasi terus dipercepat karena jika semakin cepat maka Jateng akan kembali mendapatkan droping vaksin dari pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno di sela acara Bimtek Vaksinasi PMK di Hotel Gets, Kamis (9/3/2023).

Sekda menyampaikan, untuk mempercepat vaksinasi di Jateng, berbagai strategi dan upaya terus dilakukan Pemprov Jateng. Diantaranya kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta menggandeng Polda dan Kodam melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang tersebar di seluruh desa/kelurahan.

"Juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat. Karena dalam pelaksanaan vaksinasi pada hewan ternak ini juga ada problem-problem menolak divaksin. Sehingga ini perlu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat," jelasnya. 

Sekda berharap, kegiatan bimbingan teknis vaksinasi PMK tingkat Provinsi Jateng itu, menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi di tahun 2022. Termasuk mengidentifikasi berbagai hal yang menjadi kendala pelaksanaan percepatan vaksinasi di 35 kabupaten dan kota di Jateng. 

"Kami tetap memohon semangat kepada semuanya. Ini bagian dari amanah yang harus kita lakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK," pintanya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Agus Wariyanto menyampaikan, daerah dengan hasil kinerja vaksinasi cukup tinggi adalah Kabupaten Grobogan. Terkait pengobatan ternak, Kabupaten Boyolali dinilai telah berhasil melaksanakan pengobatan dengan kecepatan tinggi.  Sedangkan untuk penanganan bantuan pelaksanan pemotongan atau bantuan penindakan atas ternak yang mati adalah Kabupaten Semarang. 

"Dari pengalaman-pengalaman itu, bukan berarti yang lain tidak optimal, tetapi masing-masing kabupaten memang berbeda budaya kerja maupun tingkat kesulitan. Ini juga akan sangat mempengaruhi," jelas Agus.

Untuk melangkah ke tahun 2023, lanjutnya,  berbagai keberhasilan itu menjadi pijakan untuk langkah pada tahun berikutnya. Kecepatan dalam penanganan harus terus ditingkatkan agar tidak ada peningkatan kasus PMK di Jateng.