Foto : Vivi (Humas Jateng)
Foto : Vivi (Humas Jateng)
MAGELANG - Upaya keras Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan konflik, dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), diapresiasi oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Imam Aziz. Pada kasus Bendungan Bener, melalui koperasi yang diinisiasinya, Gubernur berhasil menarik keterlibatan warga untuk mendukung pembangunan.
“Ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka (warga terdampak PSN), agar mereka bisa berpartisipasi,” kata Gubernur usai Forum Group Discussion di Manohara Hotel, Magelang, Kamis (25/5/2023).
Selain dihadiri Gubernur, Forum Group Discussion yang mengangkat tema Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan tersebut, juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat Magelang dan Purworejo, Dinas UMKM Magelang, Kesbangpolinmas, hingga unsur perguruan tinggi.
Pada forum tersebut Gubernur menyampaikan, melalui koperasi yang diberi nama Tirto Mulyo Bogowonto, warga terdampak PSN di Wonosobo bisa ikut mengelola lahan green belt bendungan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Keberadaan koperasi ini tidak hanya mengatasi konflik, tetapi juga mampu mendukung program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan gotong royong antar warga.
Kelebihan lain, saat ini koperasi merupakan lembaga usaha yang mendapat perhatian besar dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Banyak program bantuan dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan koperasi.
“Kita punya program cukup banyak, seperti akses permodalan, pinjaman suku bunga rendah, dan pendampingannya juga ada. Off taker- nya pemerintah daerah,” ujar Gubernur.
Di Wonosobo, lewat koperasi yang diberi nama Tirto Mulyo Bogowonto, warga terdampak pembangunan di hilir Bendungan Bener, tetap dapat mengelola lahan, meski lahan tersebut sudah diambil alih pemerintah untuk pembangunan. Selain itu, mereka juga akan mendapat kesempatan untuk akses peningkatan kapasitas.
"Masyarakat mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus, karena pemerintah terlibat, CSR terlibat. Mereka bisa ikut (mengelola) proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga (kondusif), manfaatnya muncul, dan koperasinya juga bisa berjalan,” tambahnya.
Gubernur menjelaskan, sebenarnya penyelesaian konflik PSN seperti ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Gubernur juga pernah menerapkan cara ini dalam penanganan konflik pembangunan pabrik Semen Rembang dan PLTU Batang.
“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya. Seiring peningkatan perekonomian warga terdampak PSN, mereka tidak lagi menilai dirinya sebagai korban.
“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, potensi konflik juga bisa kita redam, dan hasil ekonominya juga bisa lebih tinggi," pungkas Gubernur.
Beragam upaya yang dilakukan Gubernur terkait penganan konflik akibat PSN diapresiasi oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Imam Azis. Menurutnya, strategi melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan sekitar proyek seperti yang dilakukan di Jawa Tengah, patut diduplikasi dan menjadi pola nasional.
Sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelesaian kasus tersebut bisa menjadi prototype pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.
“Ini adalah satu contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya sangat bagus,” ucap Imam.
Menurutnya, pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Gubernur, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan.
“Ini belum pernah ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita coba untuk dampingi secara intensif agar hal ini dapat menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” tegasnya.
Imam menilai, upaya dan cara yang dilakukan Gubernur di Wadas, Rembang, dan Batang bisa diterapkan di setiap pengerjaan PSN yang tengah berjalan.
“Kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, akan tetapi dari hal-hal kecil seperti ini dapat menjadikan perubahan secara signifikan sehingga dapat menjadi pola nasional. Ini merupakan keberhasilan yang bisa diduplikasi, dan diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” tandasnya.
MAGELANG - Upaya keras Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan konflik, dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), diapresiasi oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Imam Aziz. Pada kasus Bendungan Bener, melalui koperasi yang diinisiasinya, Gubernur berhasil menarik keterlibatan warga untuk mendukung pembangunan.
“Ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka (warga terdampak PSN), agar mereka bisa berpartisipasi,” kata Gubernur usai Forum Group Discussion di Manohara Hotel, Magelang, Kamis (25/5/2023).
Selain dihadiri Gubernur, Forum Group Discussion yang mengangkat tema Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan tersebut, juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat Magelang dan Purworejo, Dinas UMKM Magelang, Kesbangpolinmas, hingga unsur perguruan tinggi.
Pada forum tersebut Gubernur menyampaikan, melalui koperasi yang diberi nama Tirto Mulyo Bogowonto, warga terdampak PSN di Wonosobo bisa ikut mengelola lahan green belt bendungan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Keberadaan koperasi ini tidak hanya mengatasi konflik, tetapi juga mampu mendukung program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan gotong royong antar warga.
Kelebihan lain, saat ini koperasi merupakan lembaga usaha yang mendapat perhatian besar dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Banyak program bantuan dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan koperasi.
“Kita punya program cukup banyak, seperti akses permodalan, pinjaman suku bunga rendah, dan pendampingannya juga ada. Off taker- nya pemerintah daerah,” ujar Gubernur.
Di Wonosobo, lewat koperasi yang diberi nama Tirto Mulyo Bogowonto, warga terdampak pembangunan di hilir Bendungan Bener, tetap dapat mengelola lahan, meski lahan tersebut sudah diambil alih pemerintah untuk pembangunan. Selain itu, mereka juga akan mendapat kesempatan untuk akses peningkatan kapasitas.
"Masyarakat mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus, karena pemerintah terlibat, CSR terlibat. Mereka bisa ikut (mengelola) proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga (kondusif), manfaatnya muncul, dan koperasinya juga bisa berjalan,” tambahnya.
Gubernur menjelaskan, sebenarnya penyelesaian konflik PSN seperti ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Gubernur juga pernah menerapkan cara ini dalam penanganan konflik pembangunan pabrik Semen Rembang dan PLTU Batang.
“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya. Seiring peningkatan perekonomian warga terdampak PSN, mereka tidak lagi menilai dirinya sebagai korban.
“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, potensi konflik juga bisa kita redam, dan hasil ekonominya juga bisa lebih tinggi," pungkas Gubernur.
Beragam upaya yang dilakukan Gubernur terkait penganan konflik akibat PSN diapresiasi oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Imam Azis. Menurutnya, strategi melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan sekitar proyek seperti yang dilakukan di Jawa Tengah, patut diduplikasi dan menjadi pola nasional.
Sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelesaian kasus tersebut bisa menjadi prototype pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.
“Ini adalah satu contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya sangat bagus,” ucap Imam.
Menurutnya, pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Gubernur, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan.
“Ini belum pernah ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita coba untuk dampingi secara intensif agar hal ini dapat menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” tegasnya.
Imam menilai, upaya dan cara yang dilakukan Gubernur di Wadas, Rembang, dan Batang bisa diterapkan di setiap pengerjaan PSN yang tengah berjalan.
“Kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, akan tetapi dari hal-hal kecil seperti ini dapat menjadikan perubahan secara signifikan sehingga dapat menjadi pola nasional. Ini merupakan keberhasilan yang bisa diduplikasi, dan diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” tandasnya.