SEMARANG – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan sistem pengadaan yang baik, mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengembangan e-katalog Blankon Jateng serta berbagai prestasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, membuat Jawa Tengah dinilai LKPP tepat menjadi provinsi percontohan dalam sistem pengadaan. 

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi saat berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (8/6/2023) di Rumah Dinas Puri Gedeh. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan,"kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi.

Rekam jejak dan prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo sepuluh tahun ini dinilai penuh prestasi. Banyak penghargaan yang diraih, ini menjadi dasar penunjukan. "Jateng (Jawa Tengah) sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan.

Selain itu, penggunaan e-katalog di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. Seperti diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah, termasuk produk UMKM untuk promosi. 

Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo, agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri.

Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di e-katalog, kemudian direview. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkapnya.

Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden Joko Widodo yang mesti dikerjakan. Yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen. "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen," ungkapnya.

Meskipun jumlah produk telah meningkat tajam, namun Hendi mengungkapkan jumlah itu masih di bawah angka yang diinginkan. "Target kami di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi, tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun. Dan bulan Juni hari ini, sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Melihat fakta itu, Hendi optimis 
transaksi e-katalog akan semakin besar nilainya. Bahkan transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah Rp.83 triliun lebih. Jumlah itu sudah jauh melewati jumlah transaksi tahun lalu.