REMBANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kepala desa beserta perangkatnya menjaga kepercayaan masyarakat guna menyukseskan pembangunan desa. Termasuk penggunaan dana desa yang harus dikelola secara baik dan berintegritas.

Hal itu disampaikan Gubernur, saat memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Rembang di Taman Sarinah, Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Rembang, Senin (10/7/2023). 

"Dalam tata kelola negara ada tiga hal penting. Yaitu aparatur negara, pangan yang cukup, dan kepercayaan. Satu yang tidak boleh hilang dari tiga hal itu adalah kepercayaan. Jadi, jaga dan bangun kepercayaan itu agar pembangunan berjalan bagus dan lancar," kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelontorkan bantuan dana untuk desa sebesar Rp 1,7 triliun. Gubernur meminta aparatur desa untuk mengelola bantuan itu secara baik guna kepentingan rakyat.

"Jangan dikorupsi, jangan ada pungli. Laporannya juga sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau nanti ada kesulitan kami siap mendampingi. Harapan kami, pembangunan di desanya akan jauh lebih cepat dari itu," jelasnya.

Aparatur desa juga diharapkan dapat mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya. Sebab, dua hal itu telah menjadi prioritas, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Bupati tadi juga sudah menyampaikan hal itu, agar kawan-kawan perangkat desa dan kadesnya kompak untuk membereskan persoalan ini. Datanya sudah ada, treatment sudah dilakukan, tinggal progres saja. Nanti kalau ada kesulitan, Bupati bantu, saya bantu, dan ini akan bisa mempercepat," kata Gubernur.

Gubernur juga menambahkan, banyaknya contoh program yang menginspirasi diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa untuk terus berinovasi. Seperti misalnya, desa antikorupsi, desa bebas stunting, desa mandiri energi, desa bersih dengan pengelolaan sampah, serta desa peduli perempuan dan peduli disabilitas.

"Itu dibentuk mereka dari inisiatif yang hebat, dan itu menjadi best practices yang ada dan bisa dibagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan, kawan-kawan PPDI nanti dengan kawan-kawan kadesnya akan bisa mengumpulkan cerita-cerita baik ini, kita bukukan, kita sebarkan dan mereka saling berkunjung untuk saling belajar," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan, Kabupaten Rembang telah dijadikan pilot project penurunan angka kemiskinan ekstrem. Setidaknya, ada 61 desa yang dijadikan percontohan penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan indikator kemiskinan yang ada.

"Untuk kemiskinan ekstrem ini pendataan sudah 100 persen. Dari jumlah itu masih ada indikator yang perlu dipertajam yaitu RTLH. Data kami pada tahun 2016 ada 23 ribu, sekarang  tinggal 6 ribu. Kalau ini kita bisa ambil 50 persennya kemiskinan ekstrem, maka akan tuntas nanti pilot 61 desa itu. Untuk stunting kami sudah 13 sekian persen dan kami akan terus berusaha menurunkan sampai di bawah 10 persen," ujar Bupati Rembang.