Terima Kunker DPRD Sumsel, Sekda Jelaskan Rancangan APBD Jateng Sudah Tuntas Sebelum Peralihan
15 September 2023 | 10:00:00 | dibaca : 328
Kategori : Umum
Bagikan :
Terima Kunker DPRD Sumsel, Sekda Jelaskan Rancangan APBD Jateng Sudah Tuntas Sebelum Peralihan
15 September 2023 | 10:00:00 | dibaca : 328
Kategori : Umum
Bagikan :
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG - Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan DPRD Jateng sudah dilakukan saat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal itu disampaikan Sekda, saat menerima kunjungan kerja DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (15/9/2023).
Pada kesempatan itu, Sekda menjelaskan, pembahasan dengan DPRD, bukan ketika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), melainkan saat RKPD. Selain itu, kepengurusan perpindahan juga sudah diselesaikan sebelum peralihan kepemimpinan.
"Jadi secara dokumen sudah clear (tuntas) semua, komunikasi dengan dewan juga sudah clear. Secara komunikasi dan perencanaan kita sudah lakukan, karena kita bicara dengan dewan sejak RKPD, supaya alurnya itu konsisten," terangnya.
Sedangkan, terkait transisi Gubernur ke Penjabat Gubernur, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2024-2026, sudah disampaikan kepada Pj Gubernur Jateng.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Jateng, dan beliau memahami dan konsentrasi di indikator-indikator makro. Karena di RPD, kami masih mengejar indikator-indikator makro, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," jelas Sekda.
Sementara itu, perwakilan rombongan DPRD Provinsi Sumsel, R.A. Anita Noeringhati mengatakan, kondisi berakhirnya masa jabatan Gubernur juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
Bahkan, DPRD Sumsel sudah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Sumsel pada 28 Agustus 2023. Langkah itu dilakukan, guna menghindari adanya hambatan dalam pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan melalui sidang paripurna, karena adanya transisi kepemimpinan.
"Karena kami mengingat adanya transisi, jangan sampai nanti menjadikan hambatan dalam pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan. Bagaimanapun juga, penjabat gubernur tentunya bisa meneruskan yang sudah ditetapkan oleh kami melalui sidang paripurna tentang APBD," jelas Anita.
Bagikan :
SEMARANG - Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan DPRD Jateng sudah dilakukan saat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal itu disampaikan Sekda, saat menerima kunjungan kerja DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (15/9/2023).
Pada kesempatan itu, Sekda menjelaskan, pembahasan dengan DPRD, bukan ketika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), melainkan saat RKPD. Selain itu, kepengurusan perpindahan juga sudah diselesaikan sebelum peralihan kepemimpinan.
"Jadi secara dokumen sudah clear (tuntas) semua, komunikasi dengan dewan juga sudah clear. Secara komunikasi dan perencanaan kita sudah lakukan, karena kita bicara dengan dewan sejak RKPD, supaya alurnya itu konsisten," terangnya.
Sedangkan, terkait transisi Gubernur ke Penjabat Gubernur, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2024-2026, sudah disampaikan kepada Pj Gubernur Jateng.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Jateng, dan beliau memahami dan konsentrasi di indikator-indikator makro. Karena di RPD, kami masih mengejar indikator-indikator makro, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," jelas Sekda.
Sementara itu, perwakilan rombongan DPRD Provinsi Sumsel, R.A. Anita Noeringhati mengatakan, kondisi berakhirnya masa jabatan Gubernur juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
Bahkan, DPRD Sumsel sudah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Sumsel pada 28 Agustus 2023. Langkah itu dilakukan, guna menghindari adanya hambatan dalam pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan melalui sidang paripurna, karena adanya transisi kepemimpinan.
"Karena kami mengingat adanya transisi, jangan sampai nanti menjadikan hambatan dalam pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan. Bagaimanapun juga, penjabat gubernur tentunya bisa meneruskan yang sudah ditetapkan oleh kami melalui sidang paripurna tentang APBD," jelas Anita.
Bagikan :
Berita Terbaru
