SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama TNI-Polri dan penyelenggara Pemilihan Umum mempersiapkan strategi agar Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan baik dan kondusif. Sebab, Jawa Tengah terpetakan berada di daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Data Bawaslu, kita (Jawa Tengah) berada di daerah rawan sedang. Namun ada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang masuk kategori rawan tinggi," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka Sinergi dan Kolaborasi Unsur Penyelenggara dan Pengamanan Pemilu guna Mewujudkan Pemilu Aman di Wilayah Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa, Selasa (10/10/2023).

Berdasarkan IKP Bawaslu, tujuh kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi itu, meliputi Kota Semarang di urutan ke-12 dengan skor 73,26, kemudian Kabupaten Sukoharjo di urutan 14 dengan skor 70,20, dan  Kabupaten Purworejo masuk urutan ke-18 dengan skor 67,11. 

Selain itu, Kabupaten Temanggung berada di urutan ke-43 dengan skor 59,05, Kabupaten Wonosobo di urutan ke-46 dengan skor 58,35, Kabupaten Magelang ada di urutan 60 dengan skor 54,25, serta Kabupaten Kendal ada di urutan 64 dengan skor 53,25.

"Dari data itu, saya minta coba dilakukan langkah-langkah strategis dan evaluasi. Di mana kerawanannya itu," kata Pj Gubernur.

Berbagai upaya ini dilakukan dengan tujuan menciptakan Pemilu 2024 yang damai, aman, tentram, dan berintegritas. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan TNI/Polri yang memegang peranan penting dalam menciptakan stabilitas dan situasi kondusif di Jawa Tengah.

Dalam menjaga situasi dan mencegah konflik, Pj Gubernur menilai, perlu dilakukan berbagai strategi, khususnya di daerah yang masuk kategori rawan tinggi. Salah satunya dengan dibangun sistem pencegahan dini untuk daerah yang berpotensi konflik. Sistem ini dilakukan dengan memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, serta pelibatan para tokoh, pemangku wewenang, media massa, dan jejaring sosial. 

"Sinergi antaraparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini dan cegah dini, serta penindakan pelanggaran dan ketegasan hukum harus dilakukan," ucapnya.

Pj Gubernur meminta agar berbagai langkah strategis dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi tiap lembaga. Tujuannya agar semua potensi persoalan yang muncul dapat tertangani dengan baik.

Perihal pelaksanaan Pemilu, para penyelenggaranya diminta meningkatkan pelayanan, terutama terhadap proses pencalonan (perseorangan dan partai politik), akurasi data pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sementara peserta pemilu, harus meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pemilu. 

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat hubungan dan mencegah potensi kerawanan. 

Lain halnya dengan Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Binda, dan unsur intelijen lain yang harus menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Tidak lupa, organisasi kemasyarakatan dan relawan juga harus memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

“Ingat, bahwa sinergi dan kolaborasi antara unsur penyelenggara Pemilu dan keamanan adalah kunci utama dalam mewujudkan Pemilu yang aman. Tugas Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tugas bersama kita semua," kata Pj Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga menyinggung terkait potensi penyebaran berita hoaks politik. Menurutnya, hal tersebut menjadi isu yang berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hingga ujaran kebencian dapat menyebabkan perpecahan.

Hal lain yang juga perlu diantisipasi adalah penyalahgunaan media sosial. Sebab, potensi konflik dari sosial media pada pelaksanaan pesta demokrasi hampir selalu terjadi di sejumlah wilayah, “selama ini di Pemda (pemerintah daerah) dan Polda (kepolisian daerah) ada bagian cyber (dunia maya) yang mengawasi penyebaran hoaks," katanya.

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan, di Jawa Tengah terdapat 117.299 TPS. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, setidaknya ada 297 TPS yang masuk kategori sangat rawan, 728 TPS rawan, dan 116.274 TPS kurang rawan.

Luthfi menambahkan, untuk mengantisipasi potensi konflik, Polda Jateng juga membentuk Satuan Tugas Cooling System yang bertugas meredam percikan konflik di masyarakat. Satgas ini terdiri dari personel yang mengelola media, sosial, dan kemitraan.