JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Nasional untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Istana Wakil Presiden pada Selasa, 19 Desember 2023.

"Alhamdulillah, Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut,” kata Pj Gubernur usai menerima penghargaan dari Wapres dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa Pemprov Jateng tidak hanya bekerja keras dalam mempertahankan informasi, tetapi juga mempertahankan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik. 

Pj Gubernur berharap, keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.

“Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance)," ujarnya.

Sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara. 

Peran aktif tersebut, baik dari tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

“Kami akan menjamin informasi ini, agar sampai kepada masyarakat di tingkat perdesaan. Kemudian masyarakat harus tahu, apa yang kami kerjakan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyejahterakan masyarakat," jelas Pj Gubernur. 

Selain Pemprov Jawa Tengah, ada satu desa di Jawa Tengah yang menerima penghargaan serupa, yakni Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang menyabet penghargaan dalam kategori Desa Informatif Terbaik Nasional.   

 “Kita harapkan, desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan, ke depan, desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama," kata Pj Gubernur.

Sementara itu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, keterbukaan tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. 

Menurutnya, transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya senang, tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang (status) informatif, bertambah secara signifikan," katanya.

Tercatat pada tahun 2018 terdapat 15 badan publik informatif, sedangkan di tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 139 badan publik. Peningkatan itu diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari yang sebelumnya di tahun 2018 ada 303 lembaga, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 147 lembaga.

"Selamat kepada para penerima penghargaan Badan Publik Informatif Terbaik. Jadikan penghargaan ini, sebagai pengingat untuk terus mempertahankan, dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat," ucap Wapres.