Foto : Gholib (Humas Jateng)
Foto : Gholib (Humas Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang tahun 2023. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 28.511 perizinan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan kemudian diproses, setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mendapatkan penilaian yang cukup memuaskan, sehingga ke depannya perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi.
"Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita, di tahun 2023 mencapai 94 (poin). Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik," katanya usai menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 18 Januari 2024.
Sepanjang tahun 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui berbagai proses digital, baik dari Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur meminta para OPD untuk terus berkoordinasi dengan kementerian, terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal yang bersangkutan dengan ranah hukum, agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan sampai tuntas.
"Kita sudah berkomitmen, akan memberikan pelayanan perizinan, ke depan (dengan) lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, ikhlas, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, dari total 43.569 perizinan yang masuk ke Pemprov Jateng di tahun lalu, paling banyak berasal dari sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 28.578 perizinan, disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, ketenagakerjaan sejumlah 1.970 perizinan, serta perizinan di sektor lainnya.
Seluruh perizinan yang masuk, mayoritas diajukan melalui sistem OSS-RBA dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang tahun 2023. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 28.511 perizinan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan kemudian diproses, setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mendapatkan penilaian yang cukup memuaskan, sehingga ke depannya perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi.
"Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita, di tahun 2023 mencapai 94 (poin). Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik," katanya usai menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 18 Januari 2024.
Sepanjang tahun 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui berbagai proses digital, baik dari Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur meminta para OPD untuk terus berkoordinasi dengan kementerian, terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal yang bersangkutan dengan ranah hukum, agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan sampai tuntas.
"Kita sudah berkomitmen, akan memberikan pelayanan perizinan, ke depan (dengan) lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, ikhlas, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, dari total 43.569 perizinan yang masuk ke Pemprov Jateng di tahun lalu, paling banyak berasal dari sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 28.578 perizinan, disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, ketenagakerjaan sejumlah 1.970 perizinan, serta perizinan di sektor lainnya.
Seluruh perizinan yang masuk, mayoritas diajukan melalui sistem OSS-RBA dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.
Berita Terbaru