Follow Us :              

Sediakan 33 Mal Pelayanan Publik, Sekda Jateng: Permudah & Fasilitasi Pelayanan Perizinan Investor

  07 March 2024  |   13:00:00  |   dibaca : 134 
Kategori :
Bagikan :


Sediakan 33 Mal Pelayanan Publik, Sekda Jateng: Permudah & Fasilitasi Pelayanan Perizinan Investor

07 March 2024 | 13:00:00 | dibaca : 134
Kategori :
Bagikan :

Foto : Sigit (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Sigit (Humas Jateng)

SEMARANG - Sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan ini disediakan guna mempermudah masyarakat mengurus berbagai macam perizinan. 

“Sedangkan dua daerah, yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang pada Kamis, 7 Maret 2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kepala daerah di wilayahnya masing-masing, guna mengupayakan berbagai cara untuk menarik para investor, di antaranya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan lain sebagainya. 

"Stigma lama, bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal, harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat, jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal," ujar Sekda.  

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat sektor perdagangan, terutama komoditas pangan strategis serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Selain itu, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi daerah. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang oleh sektor konsumsi.

"Supaya orang berkonsumsi (menggunakan barang-barang konsumsi) di Jateng, (salah satu) pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” kata Sekda.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, Bank Indonesia bersama Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota akan menyusun program kerja di berbagai bidang. 

Beberapa bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, yakni peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, sektor perdagangan, dan pariwisata. 

"Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi, dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah," katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan ini disediakan guna mempermudah masyarakat mengurus berbagai macam perizinan. 

“Sedangkan dua daerah, yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang pada Kamis, 7 Maret 2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kepala daerah di wilayahnya masing-masing, guna mengupayakan berbagai cara untuk menarik para investor, di antaranya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan lain sebagainya. 

"Stigma lama, bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal, harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat, jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal," ujar Sekda.  

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat sektor perdagangan, terutama komoditas pangan strategis serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Selain itu, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi daerah. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang oleh sektor konsumsi.

"Supaya orang berkonsumsi (menggunakan barang-barang konsumsi) di Jateng, (salah satu) pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” kata Sekda.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, Bank Indonesia bersama Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota akan menyusun program kerja di berbagai bidang. 

Beberapa bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, yakni peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, sektor perdagangan, dan pariwisata. 

"Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi, dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu