Follow Us :              

Pj Gubernur Berharap Pemprov Jateng Pertahankan Predikat WTP pada LKPD 2023

  28 March 2024  |   14:00:00  |   dibaca : 221 
Kategori :
Bagikan :


Pj Gubernur Berharap Pemprov Jateng Pertahankan Predikat WTP pada LKPD 2023

28 March 2024 | 14:00:00 | dibaca : 221
Kategori :
Bagikan :

Foto : Sigit (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Sigit (Humas Jateng)

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 28 Maret 2024.

LKPD milik Pemerintah Provinsi itu diserahkan bersamaan dengan laporan dari 16 kabupaten/kota di Jateng. Pada kesempatan itu, dokumen laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho.

"Kami selaku kepala daerah, berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, yang dibarengi dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel," tutur Pj Gubernur.

Dalam LKPD yang telah disusun, terdapat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Selain itu, laporan juga diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pj Gubernur mengungkapkan, pada pemeriksaan LKPD tahun 2022 lalu, Pemprov Jateng bersama 34 kabupaten/kota di daerahnya, berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu diketahui, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau _unqualified opinion_ merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan dari entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Kita berharap semuanya mendapatkan WTP, termasuk provinsi," katanya.

Terkait capaian ini, Pemprov Jateng telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Maka dari itu, Pj Gubernur berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho menilai, capaian Pemprov Jateng dalam meraih predikat opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang luar biasa.

"Secara keseluruhan, rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK (yang dilaksanakan) Provinsi Jateng, kabupaten/kota itu 92 persen. (Capaian) itu (merupakan angka yang) tinggi," bebernya.

Heri berpandangan, hasil LKPD merupakan wujud tanggung jawab kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan di daerahnya.


Bagikan :

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 28 Maret 2024.

LKPD milik Pemerintah Provinsi itu diserahkan bersamaan dengan laporan dari 16 kabupaten/kota di Jateng. Pada kesempatan itu, dokumen laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho.

"Kami selaku kepala daerah, berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, yang dibarengi dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel," tutur Pj Gubernur.

Dalam LKPD yang telah disusun, terdapat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Selain itu, laporan juga diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pj Gubernur mengungkapkan, pada pemeriksaan LKPD tahun 2022 lalu, Pemprov Jateng bersama 34 kabupaten/kota di daerahnya, berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu diketahui, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau _unqualified opinion_ merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan dari entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Kita berharap semuanya mendapatkan WTP, termasuk provinsi," katanya.

Terkait capaian ini, Pemprov Jateng telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Maka dari itu, Pj Gubernur berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho menilai, capaian Pemprov Jateng dalam meraih predikat opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang luar biasa.

"Secara keseluruhan, rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK (yang dilaksanakan) Provinsi Jateng, kabupaten/kota itu 92 persen. (Capaian) itu (merupakan angka yang) tinggi," bebernya.

Heri berpandangan, hasil LKPD merupakan wujud tanggung jawab kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan di daerahnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu