BANDUNG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2024 di Hotel Pullman Grand Central, Kota Bandung pada Rabu, 24 April 2024.

Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia; para kepala daerah; unsur pimpinan TNI, Polri; akademisi; media; organisasi masyarakat; dan instansi terkait lainnya.

Pj Gubernur mengatakan, kasus bencana pada tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini termasuk kejadian bencana di Jateng.

“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim," ucapnya seusai mendengarkan arahan Wakil Presiden.

Dalam penanganan kebencanaan, prinsip pencegahan harus lebih diutamakan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni memetakan lokasi rawan bencana dan meminimalkan kejadian bencana.

Menurut Pj Gubernur, penanganan bencana dengan cara konvensional atau tradisional tidak bisa lagi digunakan. Saat ini, upaya penanganannya harus lebih mengarah kepada pengembangan teknologi dan inovasi.

Sudah ada banyak contoh pengembangan teknologi dan inovasi terkait pencegahan dan penanganan bencana. Sebagaimana yang dilakukan Jawa Tengah dengan mengembangkan teknologi pendeteksi dini terjadinya longsor.  Teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD Kabupaten Banjarnegara itu, bahkan sudah diujicobakan di salah satu desa yang berada di daerah tersebut.

"Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca, atau dikenal dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk cuaca ekstrem. Kemudian penanganan dengan water bombing,  juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran)," jelas Pj Gubernur.

Selain mengembangkan teknologi, penanganan bencana dapat dilakukan dengan kembali menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi di lahan kritis. Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan pembentukan komunitas masyarakat tanggap bencana.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia, bahkan sejumlah kabupaten/kota juga memiliki indeks risiko bencana yang cukup tinggi.

Perlu diketahui, bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca, seperti siklus hidrologi (air), curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencananya berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Maka dari itu, dibutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Selain itu, seluruh langkah dan rencana tanggap darurat juga harus bisa mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Di sinilah setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah, dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya, guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ucapnya.

Menurut Wakil Presiden, upaya penurunan risiko bencana sudah sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden menekankan bahwa tindakan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan rehabilitasi bencana harus dieksekusi secara serentak dan bersama-sama dengan aman dan akurat. Bahkan kolaborasi dan sinergi antarlintas sektor dan wilayah, juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana dalam negeri, perlu terus dioptimalkan,” pungkasnya.