JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih empat kategori Anugerah Adinata Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada Senin, 20 Mei 2024. 

Empat penghargaan yang diperoleh Pemprov Jateng, yakni juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah, juara 3 kategori Keuangan Sosial Syariah, juara 3 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, serta juara 5 kategori Industri Halal. 

Sekda menilai, banyaknya penduduk muslim di Jateng berpotensi meningkatkan ekonomi syariah di daerah. Ia mencontohkan, salah satunya pengelolaan zakat masyarakat Jateng yang jumlahnya sangat besar. 

“Potensi zakat ini luar biasa. Cuma yang masuk ke Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) baru sebagian kecil, bahkan banyak yang langsung dikelola masjid, juga bagian dari ekonomi syariah,” tuturnya.

Besarnya potensi ekonomi syariah ini harus digarap dengan baik. Terlebih, banyak negara di dunia juga sudah mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi tersebut. 

Sekda menyampaikan, ada banyak sektor ekonomi syariah yang bisa dikembangkan, mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata. 

“Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk mendapat sertifikasi halal,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan arahan langsung terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada para kepala daerah. 

Wapres meminta agar otonomi daerah terus dioptimalkan. Sebab, kesempatan ini bisa menjadi peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. 

Ia juga berpesan bagi segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, untuk memperkuat dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk membuat aturan dan menciptakan kelembagaan terkait ekonomi syariah dengan baik dan kondusif.  

“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan mempromosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur, logistik, dan distribusi memadai,” ucapnya. 

Dalam arahannya, Wapres mengingatkan bahwa pemerintah daerah juga wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. 

“Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan, di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,” pungkasnya.