SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, guna mengantisipasi kerawanan pada tiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, salah satu upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi.

"Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini, sehingga butuh peningkatan sinergi di antara kami,” ucapnya saat menerima Kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, 4 Juni 2024.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanannya cukup beragam. Beberapa di antaranya, seperti adanya kompetisi antarpartai politik pendukung yang sangat intens, berita hoaks, ujaran kebencian (hate speech), politik uang (money politics), serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk Pilkada, saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres (Pemilihan Presiden)," ujar Pj Gubernur.

Guna mengantisipasi berbagai kerawanan tersebut, Pj Gubernur mengatakan, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah adanya konflik antarkelompok pendukung.

Selain itu, koordinasi dan konsolidasi dengan instansi dan lembaga terkait juga harus terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah dapat tetap terjaga selama tahapan Pilkada 2024.

"Kami juga merangkul forum-forum (warga), supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Pj Gubernur.

Pj Gubernur mengungkapkan, pemantauan dan pengumpulan data-data persoalan selama tahapan Pilkada juga dilakukan melalui Desk Pilkada dengan melibatkan instansi vertikal. Diketahui, Desk Pilkada di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk.

"Posko Pilkada juga sudah disiapkan, di kabupaten/kota juga sudah membuat," jelasnya.

Guna mengawal dan mengamankan Pilkada 2024 di Jateng, Pemprov Jateng sudah mempersiapkan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Pasca Pemilu 2024 pada Februari lalu, sudah ada 97.291 anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan.

Jumlah itu nantinya masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan KPU. Sebab, diperkirakan ada 58.677 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak di Jateng.

"Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU, terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS," katanya.

Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono mengatakan, dukungan Pemprov Jateng terkait anggaran, fasilitasi, dan sumber daya manusia (SDM) termasuk dua linmas di tiap TPS juga sudah dipersiapkan.

“Kami juga akan terus berkoordinasi, agar sebulan sebelum pemungutan suara, itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS,” katanya.