Follow Us :              

Sekda Dorong BLUD Kesehatan Utamakan Pelayanan Masyarakat

  10 June 2024  |   09:00:00  |   dibaca : 68 
Kategori :
Bagikan :


Sekda Dorong BLUD Kesehatan Utamakan Pelayanan Masyarakat

10 June 2024 | 09:00:00 | dibaca : 68
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan, sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah," ucapnya dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Senin, 10 Juni 2024.

Sekda menjelaskan, BLUD diperbolehkan menggunakan pendapatan unit kerjanya untuk membiayai kebutuhan operasional secara langsung. Dengan begitu, harapannya layanan yang diberikan menjadi semakin baik dan lebih efektif.

"Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD, supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri, sehingga (BLUD) dapat menggunakan pendapatan secara optimal, dan tidak banyak subsidi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Muhdi mengatakan, berdasarkan data Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan barang (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023, Jateng memiliki potensi belanja BLUD sebesar Rp3,91 triliun.

"Hal ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah, memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi, mengungkit perekonomian lokal dan nasional," katanya.

Muhdi menyampaikan, adapun dari total 5.040 unit BLUD di Indonesia, sebanyak 531 unit di antaranya berada di Jateng. Oleh karena itu, diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan unit kerjanya. 

Ia menjelaskan, berdasakan profiling BLUD tahun 2023, terdapat beberapa isu yang masih memerlukan upaya penyelesaian atau tindak lanjut, seperti penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.

"Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD, yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan," ucap Muhdi.


Bagikan :

SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan, sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah," ucapnya dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Senin, 10 Juni 2024.

Sekda menjelaskan, BLUD diperbolehkan menggunakan pendapatan unit kerjanya untuk membiayai kebutuhan operasional secara langsung. Dengan begitu, harapannya layanan yang diberikan menjadi semakin baik dan lebih efektif.

"Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD, supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri, sehingga (BLUD) dapat menggunakan pendapatan secara optimal, dan tidak banyak subsidi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Muhdi mengatakan, berdasarkan data Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan barang (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023, Jateng memiliki potensi belanja BLUD sebesar Rp3,91 triliun.

"Hal ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah, memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi, mengungkit perekonomian lokal dan nasional," katanya.

Muhdi menyampaikan, adapun dari total 5.040 unit BLUD di Indonesia, sebanyak 531 unit di antaranya berada di Jateng. Oleh karena itu, diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan unit kerjanya. 

Ia menjelaskan, berdasakan profiling BLUD tahun 2023, terdapat beberapa isu yang masih memerlukan upaya penyelesaian atau tindak lanjut, seperti penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.

"Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD, yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan," ucap Muhdi.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu