SEMARANG - Progres pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Jawa Tengah per 2 Juli 2024 sudah mencapai 99,98%. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), tercatat sebanyak 2.138.554 anak di bawah lima tahun (balita) sudah diukur, dari total sasaran sebanyak 2.139.086 balita.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, Kementerian Kesehatan RI akan melakukan verifikasi dan validasi data hasil pengukuran intervensi serentak. Setelah itu, data tersebut akan menjadi basis data angka stunting.

"Tetapi yang jauh lebih penting adalah data by name, by address-nya," ucapnya dalam acara Rembuk Stunting di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Kota Semarang pada Selasa, 2 Juli 2024.

Dengan adanya data pengukuran intervensi serentak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota dapat berkolaborasi dalam mendorong percepatan penanganan stunting. Harapannya melalui upaya ini, intervensi stunting lebih mudah dilakukan, sehingga penanganannya bisa semakin cepat dan tepat sasaran.

"Dengan begitu, kita bisa lebih akseleratif untuk penanganan stunting, karena kembali ke basis data yang lebih presisi," ucap Sekda.

Selain menyasar anak balita dan ibu hamil, pencegahan stunting juga harus dilakukan terhadap calon pengantin perempuan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, kualitas gizi, indeks massa tubuh, dan pengukuran lingkar lengan atas untuk mengetahui risiko kurangnya energi yang dimiliki.

Maka dari itu, kondisi kesehatan calon pengantin perempuan yang kelak menjadi ibu perlu diperhatikan oleh semua pihak.

"Ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Siapa pun yang akan menikah, harus melakukan pengukuran kesehatan. Jadi tidak hanya perihal administrasi nikah saja, karena ini menyangkut kesiapan calon ibu," kata Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda bersama stakeholder terkait menandatangi komitmen penanggulangan stunting di Jateng. Beberapa di antaranya Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati; Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.