SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono meluncurkan Implementasi Sertipikat Elektronik di 29 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. 

Peluncuran yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah elektronik tersebut dilaksanakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 12 Juli 2024. 

Sebagai informasi, sebelumnya sudah ada 6 kantor pertanahan di Jateng yang telah menerapkan layanan sertipikat elektronik. Dengan adanya peluncuran di 29 kantor pertanahan ini, maka Jateng memiliki 35 kantor pertanahan yang telah menerapkan layanan berbasis elektronik. 

Pj Gubernur mengungkapkan, pihaknya mendukung akselerasi layanan pertanahan ini. Harapannya, peningkatan layanan ini mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. 

Menurutnya, dengan adanya kemudahan dalam mengurus sertipikat tanah, hal ini mampu meminimalkan risiko penyimpangan dan pungutan liar. Selain itu, sertipikat elektronik juga menjadi salah satu upaya untuk menghindari risiko kehilangan, pemalsuan, maupun kerusakan sertipikat.

"Yang jelas, ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini akan mempermudah masyarakat, untuk pengurusan sertifikasi tanah,” kata Pj Gubernur.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan diharapkan menjadi lebih baik dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pj Gubernur menyampaikan, pada tahun 2023 realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (SHAT PTSL) di Jateng mencapai 775.648 bidang tanah. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya mencapai 91.023 bidang tanah.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/ BPN, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, dengan diluncurkannya Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 29 kantor pertanahan, maka seluruh kantor pertanahan di Jateng sudah menerapkan layanan berbasis elektronik. 

"Kami ingin meyakinkan, bahwa pelayanan pertanahan di Jawa Tengah ini semakin baik,” ucapnya.

Dengan adanya peningkatan pelayanan tersehut, maka penerbitan sertipikat tanah akan menjadi semakin cepat, efisien, transparan, akuntabel, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak benar. 

Terkait potensi serangan siber, Menteri ATR/BPN menjelaskan, semua sistem yang sifatnya digital rentan terancam peretasan. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan sistem keamanan digital, serta menjaga keamanan data dengan terus melakukan evaluasi dan pembaruan sistem.