SEMARANG – Sebanyak 1.117 Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diterjunkan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk melaksanakan program Bhakti Karya Praja (BKP). 

Ribuan Praja tersebut diserahterimakan oleh Rektor IPDN, Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno dalam Upacara Pembukaan BKP IPDN di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 12 Agustus 2024. 

"Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada 1.000 lebih sumber daya manusia yang akan turun ke Jateng," ujar Sekda.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan 6 kota. Pelaksanaan tugas akan dimulai dari tanggal 12 Agustus hingga 10 September 2024.

Sekda mengatakan, peserta BKP paling banyak ditempatkan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Hal ini bertujuan untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menambahkan, persoalan pajak membutuhkan keterlibatan dari Praja IPDN untuk meningkatkan capaian pendapatan daerah di Jateng.

"Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik,” katanya. 

Menurut Sekda, program yang akan dilaksanakan oleh ribuan Praja IPDN bisa menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga, sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerjanya.

Sementara itu, Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, Jateng dipilih sebagai provinsi pertama pelaksanaan BKP, karena menyandang status sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.

"Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Ia menyampaikan, implementasi BKP Praja IPDN terbagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.

"Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi, dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah," jelasnya.

Hadi berharap, dalam pelaksanaan praktik kerja di berbagai lembaga atau instansi pemerintahan, ribuan Praja IPDN mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, serta menganalisis permasalahan di pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Gunakan pelaksanaan BKP ini dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat, dalam pengabdian dan pelayanan," katanya.