SURAKARTA - Pj Gubenur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menekankan kepada para kepala desa dan lurah di Jateng untuk tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Imbauan itu disampaikannya, saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada _Stakeholder_ dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Alila Surakarta pada Sabtu, 9 November 2024.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh kepala daerah serta sejumlah kepala desa dan lurah di Jateng itu, Pj Gubernur memastikan kesanggupan mereka untuk bersikap netral. Harapannya, para kepala desa/lurah ikut serta mendukung penyelenggaraan Pilkada.

"Saya minta kepala desa supaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada ini (agar) berjalan dengan baik," katanya

Selain itu, para kepala desa diharapkan mampu mendorong partisipasi pemilih, serta menjaga situasi lingkungan tetap aman dan kondusif.

Selama tahapan Pilkada 2024, Pemerintah Provinsi Jateng masif melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), maupun kepala desa/perangkat desa.

Setidaknya sudah ada dua surat edaran yang diterbitkan. Surat edaran pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati/wali kota se-Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Sementara surat edaran kedua pada 29 Oktober 2024, membahas tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

"Selama ini, kami dari Pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas," ucap Pj Gubernur.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Muhammad Amin menilai, kepala desa dan lurah memiliki pengaruh besar di masyarakat. Maka dari itu, ketika mereka tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada, hal ini akan menimbulkan persepsi buruk bagi pemerintahan di masa yang akan datang.

Hingga kini, Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya penyelenggaraan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah yang sudah dilaksanakan sebanyak 762 kali. Selain itu, juga dikirimkan surat imbauan, serta dibentuknya 479 Desa Antiuang Politik.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarta menuturkan, jumlah pemilih di Jateng yang tinggi berpotensi menciptakan dinamika yang luar biasa. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan, harapannya hal ini mampu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di Jateng.