SEMARANG – Pemerintah Provinsi beserta 33 pemerintah kabupaten/kota di Jateng menetapkan status darurat bencana. Hal ini bertujuan untuk menghadapi darurat bencana hidrometeorologi. 

"Sampai saat ini Jateng sudah menetapkan kedaruratan di 33 kabupaten, artinya kabupaten/kota itu sudah menetapkan siaga darurat. Dan dua daerah masih dalam proses untuk penetapan kedaruratan," ucap Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana di kantornya pada Jumat, 20 Desember 2024.

Penetapan status darurat bencana dianggap penting, tujuannya untuk mempercepat penanganan apabila ada situasi darurat atau bencana.

Pj Gubernur mengungkapkan, ia sudah meminta para bupati/wali kota untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kesiapsiagaan personel, peralatan, maupun logistik. Selain itu, juga mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) selama 24 jam.

Sebab, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), akan terjadi eskalasi/peningkatan volume cuaca ekstrem yang merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, potensi-potensi bencana yang kerap muncul seperti banjir, longsor, rob, dan angin puting beliung perlu terus diantisipasi. 

Pemprov Jateng sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman bencana di musim hujan ini.  

“Kami persiapkan juga sarana prasarana, kemudian juga persiapan personelnya. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami gencarkan,” ujar Pj Gubernur. 

Sebagai upaya untuk membantu mengurangi intensitas hujan, sejak tanggal 11 Desember lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Upaya tersebut dinilai berhasil, sebab sejumlah wilayah yang sempat diguyur hujan deras, seperti Jepara, Pati, Grobogan, Demak dan Semarang, intensitas hujannya mulai berkurang.

“Kita harapkan dengan modifikasi TMC ini, masyarakat Jateng terhindar dari kemungkinan cuaca ekstrem,” harapnya.

Kepala BNPB, Suharyanto menyatakan, teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan saat ini sudah terlaksana selama 10 hari. Meskipun bisa mengurangi intensitas hujan, akan tetapi pihaknya meminta seluruh daerah tidak hanya mengandalkan teknologi tersebut. Pemerintah daerah diminta tetap melakukan mitigasi bencana. 

“Tolong juga di daerah masing-masing tetap lebih waspada,” pesannya.
 
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyatakan, walaupun teknologi modifikasi cuaca dapat mengurangi intensitas hujan, tetap tidak bisa menghilangkan hujan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus betul-betul siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.