SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendukung akselerasi swasembada pangan dengan mengoptimalkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Presiden sudah menyampaikan, swasembada pangan ini menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk meningkatkan, karena Jawa Tengah ini salah satu lumbung pangan nasional," kata Pj Gubernur Jateng,  Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di sela Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 31 Desember 2024.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini juga dihadiri oleh menteri dan perwakilan menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Beberapa di antaranya Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan lainnya.

Sejumlah program yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan di Jateng, antara lain peningkatan luas tambah tanam, penguatan irigasi dan perpompaan, distribusi pupuk, pengoptimalan dan penambahan penyuluh pertanian, serta penyediaan bibit unggul.

“Untuk luas tambah tanam di Jawa Tengah sudah 115 persen sampai November 2024, luas ini akan bertambah sampai akhir Desember, artinya sudah melebihi target dari pemerintah pusat," kata Pj Gubernur.

Terkait irigasi pertanian, Pj Gubernur menjelaskan bahwa di Jawa Tengah ada 139 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area lintasan irigasi sebesar 386.989 hektare. Sebanyak 108 DI dengan luasan 86.865 hektare menjadi kewenangan provinsi, sedangkan 31 DI seluas 300.124 hektare menjadi kewenengan pemerintah pusat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam mewujudkan program swasembada pangan.

Menurutnya, Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus terus dioptimalkan. Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah untuk mendata lahan tadah hujan yang belum memiliki irigasi agar nantinya dapat diupayakan pengairannya, sehingga lahan-lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. 

"Kalau yang tidak bisa dibangun irigasi, karena tidak ada bendungan, maka bisa pakai sistem pompanisasi,” ujarnya.

Menko Pangan juga menyampaikan bahwa keberadaan penyuluh pertanian dinilai penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

"Penyuluh pertanian juga akan ditambah. Ini akan ditarik ke pemerintah pusat. Penyuluh pertanian ini akan menjadi kunci, tidak hanya padi, tetapi juga hortikultura dan lainnya," katanya.