SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian akan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk merealisasikan berbagai program pada tahun 2025. 

Rakor tersebut menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden RI terkait dengan upaya mewujudkan swasembada/kemandirian pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Rencananya, rakor pertama tahun 2025 akan digelar di Jawa Tengah pada tanggal 15 atau 16 Januari 2025 dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan para penyuluh pertanian.

Pada kesempatan itu, Tenaga ahli Kementerian Pertanian, Pamuji Lestari, mengatakan rakor tersebut diharapkan dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan dalam mewujudkan swasembada pangan secara nasional, termasuk di Jawa Tengah. 

"Kita ingin berpadu sama-sama. Kebutuhannya apa, masalahnya apa, juga nanti pendataan sampai lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sama," katanya usai beraudiensi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Kota Semarang pada Jumat, 10 Januari 2025.

Pamuji menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai tempat rakor pertama terkait luas tambah tanam (LTT), karena salah satu provinsi di Pulau Jawa ini memiliki produktivitas pangan yang cukup tinggi. 

"Potensi Jawa Tengah besar. Banyak lokasi kabupaten/kota yang indeks pertanamannya lebih dari 300, bahkan di Sragen sampai 400,” katanya.

Sebagai informasi, Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Salah satu contohnya, IP 300 artinya para petani dapat menanam dan memanen padi tiga kali dalam setahun.
  
Pamuji menyampaikan, swasembada pangan merupakan program nasional yang menjadi mandat Presiden. Program ini tidak hanya menjadi ranah/tanggung jawab kementerian pertanian, tetapi juga kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dari berbagai instasi sangat diperlukan guna mewujudkan program tersebut. 

Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Jawa Tengah menyatakan, mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

Apalagi Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan pertanian yang luas dan subur, serta sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

"Kita mendukung program swasembada pangan. Memang sudah seharusnya provinsi sampai kabupaten/kota merasa memiliki program ini," katanya. 

Pj Gubernur menyampaikan, dampak dari program kementerian pertanian berupa luas tambah tanam (LTT), pompanisasi, dan bantuan pupuk juga sudah dirasakan Jateng selama tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, serta bertambahnya jumlah masa panen menjadi lebih dari satu kali.

"Bupati dan wali kota juga harus mendukung program ini. Ini perlu diungkit agar swasembada pangan segera tercapai. Pakar dan ahli termasuk akademisi juga harus dilibatkan," ucap Pj Gubernur.