KUDUS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi lintas sektor dalam rangka mengurangi dampak sosial pemutusan hubungan kerja (PHK), terhadap lebih dari 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Kabupaten Sukoharjo.

Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, komunikasi dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, hingga rekan-rekan di dunia usaha.

Khusus dari dunia usaha, ia menyebutkan ada satu perusahaan industri tembakau di Kudus, Jawa Tengah yang siap menampung setidaknya 2.000 pekerja.

"Tadi salah satu (perusahaan) sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja)," ucap Gubernur di sela kunjungannya ke PT Djarum Oasis, Kabupaten Kudus pada Rabu, 5 Maret 2025.

Berdasarkan data terbaru, Gubernur menyebut, kurang lebih ada 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex, apabila mereka belum mendapatkan pekerjaan di tempat lain.

Terkait kapan hal itu akan terealisasi, ia menyampaikan bahwa Pemprov Jateng sifatnya mengupayakan dan tidak menjanjikan sepenuhnya.

"10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. (Kita) tanya satu-satu, apalagi tidak semua (eks) karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK), bila ada karyawan yang ingin bekerja secara mandiri. 

Pada kesempatan itu, Gubernur menegaskan, hak-hak pekerja diupayakan dapat tersampaikan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

"Terkait tunjangan jaminan hari tua (JHT), dan tunjangan pemutusan hubungan kerja, kami upayakan maksimal (terbayar) sebelum hari raya (Lebaran 2025)," katanya.

Menurutnya, hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan PT Sritex. 

"Saya sudah koordinasi dengan Bupati (Sukoharjo) agar mendata pelaku UMKM. Nanti kita akselerasi juga, agar dampak sosial bisa kita minimalkan," ucap Gubernur