Foto : Bintoro (Humas Jateng)
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
KENDAL – Acara Ngobrol Bareng dan Silaturahmi Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., bersama sejumlah tokoh di Kabupaten Kendal digelar pada Jumat, 7 Maret 2025.
Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan Gubernur Jateng berkeliling ke-35 Kabupaten/Kota pada awal kepemimpinannya. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus dan Jepara.
Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda, petani, nelayan, dan elemen lainnya, turut hadir meramaikan acara di Pendopo Kabupaten Kendal itu.
Gubernur bersama Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari; Wakil Bupati Kendal, Benni Karnadi; dan tokoh-tokoh lain tampak asyik berbincang-bincang dengan masyarakat selama acara berlangsung.
Pada kesempatan itu, Gubernur mendengarkan satu per satu keluhan, masukan, dan usulan masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari lingkungan, pertanian, pendidikan, serapan tenaga kerja, infrastruktur, nelayan, anggaran, dan masalah lainnya.
Gubernur mengatakan, akan menyerap aspirasi, menggali potensi, dan menemukan permasalahan kemasyarakatan untuk diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan.
"Saya ingin mendengar apa yang harus dilaksanakan (selama) lima tahun ke depan," katanya.
Salah seorang tokoh nelayan, Triyono, mengadukan sedimentasi muara sungai di daerahnya yang acapkali menjadi penghambat bagi nelayan untuk pergi dan pulang melaut.
"Tolong, kami bisa lebih diperhatikan. Nelayan kami susah payah ketika akan melaut karena pendangkalan di muara,” ucapnya.
Sementara salah seorang petani, Nur Faizin, menyampaikan keluhannya mengenai harga beli jagung dan padi yang secara praktik belum sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat.
"Pas panen harga jatuh. Harga jagung dan padi memang sudah ada penetapan (standar harga), tetapi praktiknya jauh panggang dari api (tidak sesuai dengan aturan yang berlaku)," ujarnya mewakili suara petani di Kendal.
Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Gubernur menyampaikan bahwa normalisasi di sejumlah sungai menjadi salah satu program yang akan dilakukan, untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pertanian dan perikanan.
“Di beberapa titik sudah dilaksanakan, di Kendal ada di (Desa) Gempolsewu," katanya.
Terkait persoalan bagi para petani, Gubernur mengatakan, pertanian juga merupakan salah satu sektor yang akan terus diperjuangkan. Terlebih Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu pangan guna mewujudkan program swasembada pangan nasional.
Maka dari itu, perbaikan infrastruktur pertanian terus digenjot, termasuk di dalamnya normalisasi saluran pengairan atau irigasi, mulai dari waduk, embung, hingga saluran sekunder dan tersier.
Guna menopang produktivitas petani, pemerintah juga sudah menambah stok pupuk subsidi dan mempermudah proses untuk mendapatkannya. Petani tidak lagi perlu menggunakan kartu tani atau lainnya, cukup dengan menunjukkan KTP, mereka bisa membeli pupuk langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Sementara mengenai harga beli dari petani, Gubernur menegaskan bahwa Perum Bulog dan seluruh rekanannya telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra Bulog, agar penyerapan/pembelian padi dan jagung dapat dilakukan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.
Adapun Pemprov Jateng juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB), yang akan ikut berkontribusi menyerap hasil panen para petani dengan harga yang wajar.
"Ini bisa menjaga stabilitas harga,” ucap Gubernur.
KENDAL – Acara Ngobrol Bareng dan Silaturahmi Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., bersama sejumlah tokoh di Kabupaten Kendal digelar pada Jumat, 7 Maret 2025.
Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan Gubernur Jateng berkeliling ke-35 Kabupaten/Kota pada awal kepemimpinannya. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus dan Jepara.
Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda, petani, nelayan, dan elemen lainnya, turut hadir meramaikan acara di Pendopo Kabupaten Kendal itu.
Gubernur bersama Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari; Wakil Bupati Kendal, Benni Karnadi; dan tokoh-tokoh lain tampak asyik berbincang-bincang dengan masyarakat selama acara berlangsung.
Pada kesempatan itu, Gubernur mendengarkan satu per satu keluhan, masukan, dan usulan masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari lingkungan, pertanian, pendidikan, serapan tenaga kerja, infrastruktur, nelayan, anggaran, dan masalah lainnya.
Gubernur mengatakan, akan menyerap aspirasi, menggali potensi, dan menemukan permasalahan kemasyarakatan untuk diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan.
"Saya ingin mendengar apa yang harus dilaksanakan (selama) lima tahun ke depan," katanya.
Salah seorang tokoh nelayan, Triyono, mengadukan sedimentasi muara sungai di daerahnya yang acapkali menjadi penghambat bagi nelayan untuk pergi dan pulang melaut.
"Tolong, kami bisa lebih diperhatikan. Nelayan kami susah payah ketika akan melaut karena pendangkalan di muara,” ucapnya.
Sementara salah seorang petani, Nur Faizin, menyampaikan keluhannya mengenai harga beli jagung dan padi yang secara praktik belum sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat.
"Pas panen harga jatuh. Harga jagung dan padi memang sudah ada penetapan (standar harga), tetapi praktiknya jauh panggang dari api (tidak sesuai dengan aturan yang berlaku)," ujarnya mewakili suara petani di Kendal.
Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Gubernur menyampaikan bahwa normalisasi di sejumlah sungai menjadi salah satu program yang akan dilakukan, untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pertanian dan perikanan.
“Di beberapa titik sudah dilaksanakan, di Kendal ada di (Desa) Gempolsewu," katanya.
Terkait persoalan bagi para petani, Gubernur mengatakan, pertanian juga merupakan salah satu sektor yang akan terus diperjuangkan. Terlebih Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu pangan guna mewujudkan program swasembada pangan nasional.
Maka dari itu, perbaikan infrastruktur pertanian terus digenjot, termasuk di dalamnya normalisasi saluran pengairan atau irigasi, mulai dari waduk, embung, hingga saluran sekunder dan tersier.
Guna menopang produktivitas petani, pemerintah juga sudah menambah stok pupuk subsidi dan mempermudah proses untuk mendapatkannya. Petani tidak lagi perlu menggunakan kartu tani atau lainnya, cukup dengan menunjukkan KTP, mereka bisa membeli pupuk langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Sementara mengenai harga beli dari petani, Gubernur menegaskan bahwa Perum Bulog dan seluruh rekanannya telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra Bulog, agar penyerapan/pembelian padi dan jagung dapat dilakukan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.
Adapun Pemprov Jateng juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB), yang akan ikut berkontribusi menyerap hasil panen para petani dengan harga yang wajar.
"Ini bisa menjaga stabilitas harga,” ucap Gubernur.
Berita Terbaru