Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
SEMARANG - Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden bakal dibangun di Jawa Tengah. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengidentifikasi lahan maupun gedung yang dapat digunakan untuk sekolah gratis tersebut.
"Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis," kata Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang pada Rabu 12 Maret 2025.
Gubernur menyampaikan, lahan yang diidentifikasi ini tidak harus aset milik Pemprov Jateng, tetapi juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota. Rencananya, pembangunan maupun revitalisasi gedung sekolah akan dilakukan pada tahun ini, adapun pendanaannya berasal dari dana APBN.
Persiapan lahan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut juga tidaklah mudah. Luas lahan yang harus disiapkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 5-10 hektare.
Gubernur menegaskan, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut. Sebab, hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah. Tak hanya itu, ada banyak gedung sekolah di Jateng yang juga memerlukan perbaikan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat ini bisa berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan. Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jateng masih sebesar 9,58%.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal pelaksanaannya, aset-aset milik Kemensos akan digunakan sebagai lokasi sekolah.
Sekolah Rakyat ini akan menggunakan model boarding school (asrama). Kurikulum yang digunakan sama seperti sekolah unggulan, tetapi penekanannya ada pada pendidikan karakter.
Terkait lahan yang disediakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, Mensos belum bisa mengatakan status ke depannya, karena ketentuannya masih menunggu finalisasi.
"Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," ucapnya.
SEMARANG - Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden bakal dibangun di Jawa Tengah. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengidentifikasi lahan maupun gedung yang dapat digunakan untuk sekolah gratis tersebut.
"Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis," kata Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang pada Rabu 12 Maret 2025.
Gubernur menyampaikan, lahan yang diidentifikasi ini tidak harus aset milik Pemprov Jateng, tetapi juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota. Rencananya, pembangunan maupun revitalisasi gedung sekolah akan dilakukan pada tahun ini, adapun pendanaannya berasal dari dana APBN.
Persiapan lahan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut juga tidaklah mudah. Luas lahan yang harus disiapkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 5-10 hektare.
Gubernur menegaskan, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut. Sebab, hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah. Tak hanya itu, ada banyak gedung sekolah di Jateng yang juga memerlukan perbaikan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat ini bisa berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan. Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jateng masih sebesar 9,58%.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal pelaksanaannya, aset-aset milik Kemensos akan digunakan sebagai lokasi sekolah.
Sekolah Rakyat ini akan menggunakan model boarding school (asrama). Kurikulum yang digunakan sama seperti sekolah unggulan, tetapi penekanannya ada pada pendidikan karakter.
Terkait lahan yang disediakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, Mensos belum bisa mengatakan status ke depannya, karena ketentuannya masih menunggu finalisasi.
"Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," ucapnya.
Berita Terbaru