SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi kebijakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng yang telah membentuk Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan. Sebab, hal itu sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Tak hanya itu, partai tersebut juga membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana.

“Ini selaras dengan program pusat, tinggal nanti mengaplikasikan ke wilayah, termasuk tanggap bencana dan lainnya," ucapnya di sela acara Konsolidasi dan Pengukuhan Badan Otonom PKB di Kantor DPW PKB Jateng pada Selasa, 18 Maret 2025.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh PKB Jateng bisa menjadi contoh dan perlu disosialisasikan. Ia berharap, tidak hanya PKB, tetapi partai politik lain juga bisa melakukan hal serupa.

Gubernur memaparkan, kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2024 masih sebesar 9,58%. Maka dari itu, upaya untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan layanan dan infrastruktur dasar. 

"Fokusnya infrastruktur. Pertama, infrastruktur jalan karena itu sarana (untuk) mendukung (pertumbuhan) ekonomi. Kedua, infrastruktur pendidikan, kita hitung fiskalnya cukup untuk memperbaiki sekolah yang rusak,” ucapnya.

Selain itu, upaya perbaikan maupun peningkatan infrastruktur pertanian juga harus dilakukan. Dengan memperbaiki saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier, hal ini mampu mendukung swasembada pangan, sekaligus memantapkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional.

Gubernur menambahkan, peningkatan infrastruktur kesehatan juga tak kalah penting. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Dokter spesialis juga harus bisa memberikan pelayanan sampai ke desa.

"Kalau perlu puskesmas pembantu itu harus ada setiap desa, sehingga pelayanan kesehatan bisa paripurna,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori, mengatakan, dua badan atau lembaga otonom yang dikukuhkan tersebut merupakan bukti kontribusi nyata kehadiran partainya di tengah masyarakat. 

Selain itu, pembentukan badan ini juga sebagai upaya untuk mendukung pemerintah pusat dan provinsi dalam menyukseskan program penuntasan kemiskinan, percepatan ekonomi, dan penanggulangan bencana.

"Perlu penanganan khusus, agar masyarakat di Jateng yang masuk kategori miskin, segera tertuntaskan. Kita membentuk badan khusus, yang isinya para eksekutif dari PKB. Ada bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Bupati ada 4 orang, wakil bupati 10 orang, dan 1 wakil wali kota," katanya.