SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta agar keberadaan Posko Terpadu maupun Posko Lebaran mampu menyelesaikan berbagai permasalahan arus mudik.

Oleh karena itu, para personel yang bertugas harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Inilah bentuk operasi kemanusiaan, dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat yang mudik, sehingga mereka merasa aman dan nyaman, tanpa terganggu permasalahan sosial di wilayah kita," ucapnya saat membuka dan memberikan arahan kepada para petugas Posko Terpadu Lebaran 2025 di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 24 Maret 2025.

Gubernur menjelaskan, Posko Terpadu Lebaran 2025 terhubung langsung dengan posko-posko yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah, baik pos yang sifatnya wilayah dari Dishub maupun pos di terminal-terminal.

"Jadi yang di wilayah, di posko-posko itu tersentralisasi di sini, sehingga kita mudah mengendalikan. Artinya Posko Terpadu ini tidak berdiri sendiri, ada dari (koordinator bidang) lalu lintas dan macam-macam," katanya.

Sebanyak 9 koordinator bidang (korbid) ada di Posko Terpadu, antara lain Korbid Lalu Lintas oleh Ditlantas Polda Jateng; Korbid Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Shabara Polda Jateng; Korbid Transportasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jateng; Korbid Infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng; Korbid Energi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Korbid Kesehatan oleh Dinas Kesehatan; Korbid Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng; Korbid Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag); serta Korbid Komunikasi dan Informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jateng.

Posko Terpadu berfungsi untuk mengumpulkan seluruh data dari berbagai bidang tersebut, kemudian diolah dan disampaikan kepada masyarakat secara berkala melalui berbagai media.

"Prinsip pendirian posko ini, untuk melakukan penetrasi (pengumpulan data) agar arus mudik-balik dan pelaksanaan Lebaran nanti berjalan aman dan lancar," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga sempat berdialog dengan petugas di Pos Pengamanan Tol Klaten-Prambanan dan Pos Terminal Tirtonadi.

"Klaten kita cek terkait jalur fungsional dan operasional. Tol yang operasional sudah (digunakan), dan (tol) fungsional sekitar 6,2 km sudah dibuka," katanya.

Ia juga menginstruksikan agar dilakukan koordinasi dengan Dishub dan Ditlantas Polda Yogyakarta, mulai dari pengaturan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di tol, serta dilakukan pengecekan rambu-rambu maupun penerangan jalan.

"Kita arahkan agar rambu-rambu dipasang, kalau malam dinyalakan lampunya, karena masih belum representatif makanya fungsional. Tadi hanya komunikasi itu," ucap Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan kepada para petugas untuk tegas terkait kelaikan jalan transportasi umum. Hal itu disampaikan kepada para petugas di Pos Terminal Tirtonadi, sebab ia tidak ingin kejadian rem blong, seperti kasus di daerah Guci terulang kembali.

"Keselamatan paling utama. Kendaraan sumbu 3 juga mulai hari ini sampai tanggal 8 April, sudah dilarang jalan kecuali mengangkut bahan pokok," tegasnya.