SUKOHARJO - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., optimis Jateng mampu memenuhi target produksi padi sebesar 11,8 juta ton pada tahun 2025. Target tersebut berasal dari lahan dengan luas tanam sebanyak 2.311.660 hektare.

"Jawa Tengah diberikan target (dari pemerintah pusat) 11,8 juta ton. Terhitung bulan Januari-April ini, kita sudah mampu mengelola penanaman padi di wilayah Jawa Tengah seluas 716 ribu hektare, dengan hasil panen 4,09 juta ton. Dari target 11,8 juta ton, apabila kita hitung, maka Jawa Tengah mampu," ucapnya disela acara Panen Raya yang diselenggarakan di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Senin, 7 April 2025.

Panen Raya di Kabupaten Sukoharjo merupakan rangkaian kegiatan Panen Raya Serentak di 14 Provinsi bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Jawa Barat. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng bersama Bupati Sukoharjo memimpin langsung Panen Raya yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo menggunakan combine harvester (mesin panen kombinasi).

Luas panen padi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 1.554.777 hektare, dengan produksi mencapai 8.891.297 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 16,73% terhadap hasil panen nasional. Pada tahun 2025, target produksi padi yang dipatok jumlahnya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Khusus di Kabupaten Sukoharjo, luas tanam padi tahun 2024 sebesar 42.441 hektare dengan hasil produksi sebanyak 319.661 ton GKG. Jumlah itu berkontribusi pada produktivitas provinsi sebesar 3,60%.

Potensi luas panen padi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 60 ribuan hektare. Sementara untuk Januari-April 2025, potensi panen padi pada lahan seluas 17.056 hektare, produksinya diprediksi mencapai 109.571 ton GKG.

Gubernur menyampaikan bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu pangan dan industri nasional. Dalam merealisasikan hal tersebut, Pemprov Jateng tentunya tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak, antara lain pemerintah kabupaten/kota, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan stakeholder terkait pastinya sangat diperlukan. 

"Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional, ini selaras dengan kebijakan Presiden RI. Pemprov dan Pemda tidak mampu berdiri sendiri. Ada Kodam, Polda, Bulog, BPS, dan seluruh stakeholder yang mendukung kegiatan swasembada pangan ini. Saya yakin kita mampu," tegasnya.

Ia mengakui, memang ada banyak tantangan dalam mewujudkan Provinsi Jateng sebagai lumbung pangan serta memiliki kemandirian pangan. Beberapa di antaranya, adanya alih fungsi lahan pertanian, terjadi perubahan iklim, munculnya organisme pengganggu tanaman, gejolak harga pangan, hingga harga beli hasil produksi petani yang cukup fluktuatif.

Terkait hal itu, berbagai upaya pencegahan sudah mulai dilakukan bersama-sama. Contohnya untuk stabilisasi harga beli dari para petani sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, pada tahun 2025 Bulog juga ikut menyerap hasil produksi bahan pangan dari petani.

Sementara mengenai gangguan hama juga sudah ditangani dengan berbagai inovasi, teknologi baru, serta menggerakkan SDM penyuluh dan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT). Begitu pula dengan pengoptimalan alat mesin pertanian (alsintan) irigasi perpompaan untuk memenuhi kebutuhan pengairan pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI mengapresiasi hasil panen Jawa Tengah pada bulan Januari-April 2025. Ia menyampaikan, capaian dan upaya Jateng untuk memenuhi target dan mewujudkan visi misi sebagai lumbung pangan nasional akan menjadi semangat bagi daerah lainnya.

"Luar biasa kalau bisa mencapai target. Saya percaya ini menjadi semangat bagi kita semua. Kalau kita punya kemampuan mengamankan panen kita, apa pun yang terjadi di luar negeri, kita tidak terlalu terpengaruh," ucapnya saat menanggapi laporan hasil panen dari Gubernur Jateng.