SEMARANG – Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah masing-masing. Dengan cara menyediakan lahan ataupun bangunan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dukungan itu disampaikan oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota di Jateng dalam Rapat Koordinasi tentang Program MBG antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Kamis, 17 April 2025. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng. 

Staf Khusus Badan Gizi Nasional, Redy Hendra Gunawan, mengatakan, akan dibangun tiga unit SPPG di setiap kabupaten/kota. Pendanaannya melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal dan APBN untuk biaya operasional. 

"Program MBG ini mendukung perekonomian daerah, karena akan ada pemenuhan bahan baku untuk dapur SPPG, yang mensyaratkan pembeliannya melalui BUMDes, koperasi, atau UMKM," ucapnya.

Berdasarkan perhitungan dari BGN, 80% anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan MBG digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur SPPG. Ia berharap akan ada banyak dana yang tersalur untuk bahan baku, sehingga mampu mendorong perputaran uang dan meningkatkan taraf perekonomian daerah.  

Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, ada 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, ada 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A dan sudah bersertifikat BPOM.

Wagub menyatakan, pemerintah kabupaten/kota menyampaikan bahwa lahan yang diminta untuk MBG sudah tersedia. 

"kita bisa bergerak lebih cepat,” katanya.