Foto : Sigit (Humas Jateng)
Foto : Sigit (Humas Jateng)
KUDUS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan.
“Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten, (ada) yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” ucapnya usai berkegiatan di Kabupaten Kudus pada Jumat, 18 April 2025.
Ia mengingatkan, program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi tetap akan ada proses evaluasi dan akreditasi bagi pelaksananya.
“Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” tegasnya.
Hingga kini, sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
“Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada 5 dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh Sekda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, di Semarang untuk koordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi ini penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bahwa akan dibangun 3 SPPG baru oleh pemerintah pusat di setiap kabupaten/kota.
“Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” ucap Wagub.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Lokasi-lokasi ini sedang dalam proses seleksi oleh BGN.
Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jawa Tengah menegaskan, program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan. Maka dari itu, pelaksanaan program ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting, memperbaiki asupan gizi anak dan ibu hamil, serta memberdayakan pelaku UMKM lokal melalui pengadaan bahan pangan.
KUDUS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan.
“Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten, (ada) yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” ucapnya usai berkegiatan di Kabupaten Kudus pada Jumat, 18 April 2025.
Ia mengingatkan, program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi tetap akan ada proses evaluasi dan akreditasi bagi pelaksananya.
“Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” tegasnya.
Hingga kini, sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
“Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada 5 dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh Sekda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, di Semarang untuk koordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi ini penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bahwa akan dibangun 3 SPPG baru oleh pemerintah pusat di setiap kabupaten/kota.
“Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” ucap Wagub.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Lokasi-lokasi ini sedang dalam proses seleksi oleh BGN.
Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jawa Tengah menegaskan, program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan. Maka dari itu, pelaksanaan program ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting, memperbaiki asupan gizi anak dan ibu hamil, serta memberdayakan pelaku UMKM lokal melalui pengadaan bahan pangan.
Berita Terbaru