Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
PATI – Perencanaan pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk menopang swasembada pangan. Kebijakan tersebut sebagai keberlanjutan dari pembangunan tahun 2025 yang berfokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Keresidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 21 April 2025.
"Tentu program-program provinsi dan kabupaten/kota, akan (dilaksanakan) secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan. (Musyawarah) ini perlu (dilakukan) agar kesinambungan pembangunan kita jelas," ucapnya.
Musrenbangwil eks Keresidenan Pati dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Pertemuan ini digunakan oleh Gubernur untuk berbelanja masalah yang ada kabupaten-kabupaten tersebut.
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh bupati di sejumlah wilayah tersebut benar-benar memetakan permasalahan yang berkaitan dengan arah peneguhan Jateng sebagai lumbung pangan serta mewujudkan kemandirian pangan.
"Ini baru belanja masalah awal. Finalnya nanti pada saat kita Musrenbang tingkat provinsi. Beberapa tokoh dan lapisan masyarakat kita undang, dipimpin oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk menyampaikan problem solving (pemecahan masalah) di wilayah masing-masing untuk (tahun) 2026," jelasnya.
Sebagai penumpu pangan nasional, Jawa Tengah ditargetkan bisa menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025. Gubernur optimis target tersebut dapat dicapai, mengingat sampai April 2025, produktivitas padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton.
Guna meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, berbagai upaya harus terus dilakukan. Salah satu caranya, setiap daerah harus tegas dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian. Selain itu, fasilitas-fasilitas terkait saluran air primer, sekunder, dan tersier harus tuntas diperbaiki.
"Kita petakan daerah-daerah yang sekarang musim kering agar nanti bisa kita intervensi. Entah dengan sumur atau dengan apa nanti dibicarakan lebih lanjut," ucap Gubernur.
Tak hanya itu, pembangunan daerah di Jawa Tengah juga diarahkan pada pengembangan wilayah aglomerasi. Ia mencontohkan daerah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora memiliki potensi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, sampai dengan industri, sehingga pembangunannya bisa diarahkan pada beberapa sektor tersebut.
"Aglomerasi itu nafasnya untuk menumbuhkan perekonomian baru. Nanti akan rapat, bupati-bupati itu tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus bekerja sama untuk menciptakan wilayah ekonomi baru. Wilayah (eks Keresidenan) Pati ada industri, pertanian, perikanan, dan macam-macam. Nanti tinggal rapat mereka prioritasnya apa," pungkas Gubernur.
PATI – Perencanaan pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk menopang swasembada pangan. Kebijakan tersebut sebagai keberlanjutan dari pembangunan tahun 2025 yang berfokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Keresidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 21 April 2025.
"Tentu program-program provinsi dan kabupaten/kota, akan (dilaksanakan) secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan. (Musyawarah) ini perlu (dilakukan) agar kesinambungan pembangunan kita jelas," ucapnya.
Musrenbangwil eks Keresidenan Pati dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Pertemuan ini digunakan oleh Gubernur untuk berbelanja masalah yang ada kabupaten-kabupaten tersebut.
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh bupati di sejumlah wilayah tersebut benar-benar memetakan permasalahan yang berkaitan dengan arah peneguhan Jateng sebagai lumbung pangan serta mewujudkan kemandirian pangan.
"Ini baru belanja masalah awal. Finalnya nanti pada saat kita Musrenbang tingkat provinsi. Beberapa tokoh dan lapisan masyarakat kita undang, dipimpin oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk menyampaikan problem solving (pemecahan masalah) di wilayah masing-masing untuk (tahun) 2026," jelasnya.
Sebagai penumpu pangan nasional, Jawa Tengah ditargetkan bisa menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025. Gubernur optimis target tersebut dapat dicapai, mengingat sampai April 2025, produktivitas padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton.
Guna meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, berbagai upaya harus terus dilakukan. Salah satu caranya, setiap daerah harus tegas dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian. Selain itu, fasilitas-fasilitas terkait saluran air primer, sekunder, dan tersier harus tuntas diperbaiki.
"Kita petakan daerah-daerah yang sekarang musim kering agar nanti bisa kita intervensi. Entah dengan sumur atau dengan apa nanti dibicarakan lebih lanjut," ucap Gubernur.
Tak hanya itu, pembangunan daerah di Jawa Tengah juga diarahkan pada pengembangan wilayah aglomerasi. Ia mencontohkan daerah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora memiliki potensi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, sampai dengan industri, sehingga pembangunannya bisa diarahkan pada beberapa sektor tersebut.
"Aglomerasi itu nafasnya untuk menumbuhkan perekonomian baru. Nanti akan rapat, bupati-bupati itu tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus bekerja sama untuk menciptakan wilayah ekonomi baru. Wilayah (eks Keresidenan) Pati ada industri, pertanian, perikanan, dan macam-macam. Nanti tinggal rapat mereka prioritasnya apa," pungkas Gubernur.
Berita Terbaru