SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengajak para peneliti untuk merumuskan strategi ketahanan wilayah di pantai utara (pantura) Jateng agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. 

Sebab, wilayah ini paling rentan terhadap bencana, di antaranya penurunan tanah yang memicu rob, abrasi, hingga banjir.

“Perubahan iklim tidak bisa kita hindari, akan tetapi kita perlu adaptif, dan yang peling penting bagaimana perubahan iklim ini bisa kita sikapi,” ucap Wagub di hadapan para peneliti saat membuka Konferensi U-Plan di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang pada Selasa, 22 April 2025.

Berdasarkan kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jawa Tengah berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebanyak Rp14,90 Triliun dalam kurun waktu 2020-2024 akibat perubahan Iklim. Rinciannya, sektor kelautan sebesar Rp29 miliar, pesisir Rp893 miliar, air Rp301 miliar, pertanian Rp11,09 triliun, dan kesehatan Rp2,59 triliun.

Guna beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pelaksanaan program desalinasi untuk merubah air asin/tawar menjadi air tawar layak minum. Program tersebut dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Pantura Jateng dengan menggandeng Universitas Diponegoro (Undip). 

Upaya itu diharapkan mampu mengurangi penggunaan air tanah berlebih di wilayah pantura Jateng yang memicu terjadinya penurunan tanah. Terlebih, banyaknya industri yang tumbuh di wilayah tersebut membuat kebutuhan air bersih juga semakin bertambah.

Maka dari itu, Wagub mengajak para peneliti untuk menyampaikan hasil dari Konferensi U-Plan 2025 tersebut kepada Pemprov Jateng. 

“Supaya itu jadi pijakan kami dalam mengambil kebijakan tentang perubahan iklim ke depan,” ujarnya.

Selain melakukan berbagai intervensi program terkait dengan antisipasi perubahan iklim, Pemprov Jateng juga sudah menyusun sejumlah dokumen penting, seperti Perencanaan Rendah Karbon (2022) dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (2023), yang sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Gubernur. 

Dalam dokumen Adaptasi Perubahan Iklim, wilayah pesisir utara Jawa Tengah menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan, lantaran kondisi pantura punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah pantai selatan (pansela) dan wilayah tengah. 

Sementara itu, sisi kebijakan penataan ruang di Jateng juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. 

Dalam peraturan tersebut, sudah mengatur upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu poinnya adalah landasan kebijakan tentang pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.