SEMARANG - Sekretaris Daerah sebagai jabatan tertinggi yang disandang oleh aparatur sipil negara (ASN), harus bisa menjadi contoh yang baik bagi ASN lain. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat menghadiri Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2025 bertema "Peran Sekretaris Daerah dalam Membangun Birokrasi yang Sehat" di Hotel Ibis Style Simpanglima, Koata Semarang pada Selasa, 29 April 2025.

Menurutnya, tidak mudah bagi seorang sekda dalam melaksanakan tugas kesehariannya dengan baik. Pasalnya, mereka dihadapkan pada berbagai situasi politik.

"Situasi politik adalah tantangan dalam menjalankan tugas, namun ini adalah amanah yang harus dijalankan, dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita," tuturnya.

Sekda berpesan, di tengah berbagai tantangan yang ada, seorang sekda wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrullah, menambahkan, untuk mewujudkan tata kelola ASN yang efektif dalam membangun birokrasi yang sehat, penting untuk memahami situasi psikologi dan suasana batin ASN.

Ia berpendapat, ada dua hal yang harus dihindari dalam pengelolaan ASN, yakni regulasi yang "viktimogenik" (berpotensi menimbulkan korban) dan regulasi yang "kriminogenik" (berpotensi menimbulkan kejahatan). 

Sejumlah langkah diterapkan BKN dalam rangka membangun birokrasi yang sehat, antara lain menerapkan aturan formal dengan tegas dan akuntabel, mengutamakan etika pelayanan publik, menerapkan sistem merit (kompetensi, bukan koneksi), serta terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. 

Selain itu, BKN juga akan menerapkan sistem remapping dan redistribusi pada penataan birokrasi di masa yang akan datang.

"Melalui pemetaan, (maka) dapat dilaksanakan optimalisasi birokrasi," pungkasnya.