SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja sama program anti-_bullying_ bagi lembaga atau yayasan penyelenggara boarding school atau sekolah asrama. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat memberikan Keynote Speech dalam acara Training of Fasilitator (TOF) Kesejahteraan Remaja di Pesantren yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 14 Mei 2025.

Tak hanya dengan lembaga atau yayasan pendidikan Islam, Pemprov Jateng pun membuka peluang kerja sama dengan gereja, wihara, atau lembaga lain yang juga menerapkan sistem pendidikan boarding school.

Terkait dengan penyelenggaraan TOF Kesejahteraan Remaja di Pesantren, Wagub mengatakan, santri harus kuat secara fisik dan mental. Salah satu hal yang biasanya membuat mental tidak kuat, antara lain perundungan yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik, mental, ataupun kekerasan seksual.

"Peristiwa ini rentan terjadi di setiap lembaga yang menyelenggarakan 'boarding', bukan hanya di pondok pesantren, tetapi juga asrama, kos-kosan,” ujarnya.  

Guna mengatasi persoalan tersebut, Wagub mendorong Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan lembaga keagamaan guna melakukan pendampingan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pesantren maupun lembaga pendidikan lain.

Ia juga meminta para pengelola pesantren untuk memastikan tidak ada tindak kekerasan di lingkungan pondoknya masing-masing.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ignatius Setyawan Cahyo, mengungkapkan bahwa lingkungan kehidupan pesantren di Jateng sering dijadikan contoh, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia internasional.

Pesantren bisa memberikan informasi sekaligus diplomasi bahwa bangsa Indonesia menghargai perbedaan melalui moderasi beragama. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kemenag untuk menggalakkan pesantren ramah anak, serta mempromosikan moderasi beragama di dunia internasional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menegaskan, berbagai upaya perlu dilakukan untuk membangun ekosistem yang mampu mencegah, menangani, dan memulihkan peristiwa kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan.

"Yang terpenting adalah awareness (kesadaran) bahwa isu (kekerasan) itu ada, mari kita tangani bersama di masing-masing tempat," ujarnya.

Salah seorang santri dari Pondok Sarang Rembang yang mengikuti TOF, Haiz, mengatakan, kegiatan yang diikutinya ini sangat baik, karena perwakilan dari sejumlah pesantren bisa belajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, serta mencegah terjadinya kekerasan di pondok pesantren.

"Kami bisa belajar apa itu pesantren yang ramah, sehingga bisa membentuk pesantren ramah anak. Harapannya, ke depan program ini bisa meluas, sehingga lebih banyak lagi pondok pesantren yang mengikuti pelatihan pesantren ramah ini," katanya.