Follow Us :              

Indikator Strategis BPS Jadi Acuan Penentuan Kebijakan Pemprov Jateng 

  14 May 2025  |   10:30:00  |   dibaca : 19 
Kategori :
Bagikan :


Indikator Strategis BPS Jadi Acuan Penentuan Kebijakan Pemprov Jateng 

14 May 2025 | 10:30:00 | dibaca : 19
Kategori :
Bagikan :

Foto : Fajar (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Fajar (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian di wilayahnya. 

Ia berharap, BPS dapat terus memberikan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan pembangunan di Jawa Tengah.

"Peran BPS sangat kita harapkan untuk mendukung perekonomian kita. Indikator (strategis) tadi akan kita laksanakan," ucap Gubernur saat menerima Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Ia menjelaskan, roadmap atau peta jalan yang berisi rencana strategis pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2026, difokuskan pada ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden, Prabowo Subianto. Fokus pembangunan ini pun sudah dilinearkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jateng.
 
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan, pihaknya akan mendukung Gubernur dalam mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian. Tentu saja semua itu tidak lepas dari data sektoral atau data dari tiap sektor/bidang yang dikumpulkan oleh dinas dan instansi terkait.

Indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS, seperti inflasi, pertumbuhan, ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya merupakan data yang dipotret di lapangan. Data-data yang dirilis setiap bulan itu, bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan sesuai sektor.

"Jadi sekali lagi, visi-misi Gubernur itu ter-deliver (tersampaikan) juga ke masing-masing OPD. Targetnya kan tentu saja data. Data yang dikumpulkan itu bisa berasal dari BPS, bisa juga dari data sektoral," katanya.

Maka dari itu, upaya koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus terus ditingkatkan. BPS tidak dapat berdiri sendiri dan butuh konsolidasi dengan dinas dan instansi terkait, sebagaimana yang diinginkan oleh Gubernur.

"Kita memberikan insight (pemahaman)  dari data yang dihasilkan, sehingga pencapaian target OPD terkait itu bisa klop,” katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian di wilayahnya. 

Ia berharap, BPS dapat terus memberikan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan pembangunan di Jawa Tengah.

"Peran BPS sangat kita harapkan untuk mendukung perekonomian kita. Indikator (strategis) tadi akan kita laksanakan," ucap Gubernur saat menerima Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Ia menjelaskan, roadmap atau peta jalan yang berisi rencana strategis pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2026, difokuskan pada ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden, Prabowo Subianto. Fokus pembangunan ini pun sudah dilinearkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jateng.
 
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan, pihaknya akan mendukung Gubernur dalam mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian. Tentu saja semua itu tidak lepas dari data sektoral atau data dari tiap sektor/bidang yang dikumpulkan oleh dinas dan instansi terkait.

Indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS, seperti inflasi, pertumbuhan, ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya merupakan data yang dipotret di lapangan. Data-data yang dirilis setiap bulan itu, bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan sesuai sektor.

"Jadi sekali lagi, visi-misi Gubernur itu ter-deliver (tersampaikan) juga ke masing-masing OPD. Targetnya kan tentu saja data. Data yang dikumpulkan itu bisa berasal dari BPS, bisa juga dari data sektoral," katanya.

Maka dari itu, upaya koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus terus ditingkatkan. BPS tidak dapat berdiri sendiri dan butuh konsolidasi dengan dinas dan instansi terkait, sebagaimana yang diinginkan oleh Gubernur.

"Kita memberikan insight (pemahaman)  dari data yang dihasilkan, sehingga pencapaian target OPD terkait itu bisa klop,” katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu