SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara dan stakeholder terkait, untuk menggalakkan penanaman mangrove dan rehabilitasi hutan pantai. 

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, sudah menginisiasi program "Mageri Segoro" untuk mengembalikan daya dukung ekosistem pesisir, serta merehabilitasi mangrove dan hutan pantai.

"Saya tidak main-main soal mangrove ini. Program 'Mageri Segoro' itu sebagai bentuk (tekad) bahwa kita sanggup," ucapnya saat menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya pada Rabu, 4 Juni 2025.

Program "Mageri Segoro" ini rencananya akan dimulai dengan kegiatan penanaman mangrove secara serentak pada tanggal 5 Juni 2025, atau bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Rencananya, Gubernur akan memimpin langsung kegiatan tersebut. 

Pada kesempatan itu, ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berada di daerah pesisir untuk serius dalam menanam mangrove.

"Saya ingin ini dilakukan serentak. Misal tidak bisa serentak, minimal masing-masing daerah harus punya target dan ada laporan dari tiap stakeholder," ucap Gubernur.

Sebagai informasi, Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota, dengan total garis pantai kurang lebih 971,52 km, meliputi pantai utara sepanjang kurang lebih 645,08 km dan pantai selatan kurang lebih 326,44 km. Wilayah pesisir ini memiliki ekosistem hutan mangrove dan ekosistem hutan pantai. Pada tahun 2024, diperkirakan hutan mangrove di pesisir Jateng luasnya lebih dari 16.102,02 hektare.

Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra, mengatakan, total lahan yang berpotensi ditanami mangrove di Jateng kurang lebih sekitar 44 ribu hektare. Akan tetapi, belum semua lahan tertanami mangrove. 

Ia menjelaskan, ada arahan dari Gubernur bahwa gerakan menanam mangrove ini dilakukan bersama-sama. Maka dari itu, kolaborasi antarinstansi atau pemangku kepentingan sangat diperlukan.

"Arahan dari Pak Gubernur tadi, tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove, seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait," jelasnya.

Meskipun begitu, berdasarkan hasil analisis di lapangan, penanaman mangrove di sepanjang pantai utara Jateng tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal ini terjadi karena masih ada sejumlah titik di wilayah pesisir yang tergenang rob, sehingga belum bisa ditanami mangrove.