SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyambut baik rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng terkait penurunan angka kemiskinan per Maret 2025. 

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48%, atau mengalami penurunan 0,10% dibandingkan September 2024 (9,58%). Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang atau turun sebanyak 29,65 ribu orang dibanding September 2024.  

Gubernur menyebut, penurunan angka kemiskinan itu merupakan hasil kerja tim, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, seluruh dinas, serta stakeholder yang melakukan intervensi secara menyeluruh pada berbagai bidang.

"Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data, bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun mulai dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita tidak menjadi provinsi termiskin. Ini merupakan keberhasilan bersama," ucapnya di Kota Semarang pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Meskipun sudah mengalami penurunan, Gubernur meminta seluruh tim untuk tidak berpuas diri. Superteam yang dibentuk harus bisa mempertahankan tren positif tersebut, bahkan sebisa mungkin meningkatkan capaian melalui kerja bersama secara komprehensif.

Ia menjelaskan, parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sudah ditentukan. Intervensi di berbagai sektor juga akan terus dilakukan. 

Contohnya di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jateng memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk mereka yang putus sekolah, di SMA/SMK negeri melalui jalur afiliasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan SMA/SMK swasta melalui program Sekolah kemitraan.

"Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi, maka SMA/SMK harus kita bangun/perbaiki," jelasnya.

Berikutnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai hampir 1.012.113 unit. Intervensi dari Pemprov Jateng dilakukan dengan menganggarkan perbaikan 17.000 unit RTLH pada tahun 2025. Belum lagi bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota, corporate social responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Pemprov Jateng juga berupaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Hal ini dilakukan dengan menggandeng instansi dan pihak-pihak terkait, untuk memberikan bantuan, melakukan operasi pasar, menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan upaya lainnya. 

Sementara di sektor kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) juga terus digenjot untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Program ini memfasilitasi pengecekan TBC, kanker serviks, gula darah, tekanan darah, kejiwaan, pemeriksaan kehamilan, kulit, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini masih belum cukup. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Jateng.

Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi untuk menuntaskan kemiskinan, agar bantuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah lebih tepat sasaran.

“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” ucap Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah ini.