SEMARANG – Proses pengerjaan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogyakarta Seksi 1 Sleman-Banyurejo dan Seksi 6 Bawen-Ambarawa diproyeksikan selesai di bulan Desember 2025, dan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, jalur Tol Bawen-Yogyakarta sangat penting untuk mendukung pengembangan sejumlah sektor, serta memperlancar konektivitas antarwilayah, baik di Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jalan tol ini sangat krusial sekali. Ini sangat menguntungkan bagi Jawa Tengah, khususnya bagi distribusi barang maupun orang. Diharapkan dapat menumbuhkembangkan perekonomian baru dan wisata di wilayah kita," ucapnya saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Meninjau Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Seksi 6 Bawen-Ambarawa pada Jumat, 25 Juli 2025.

Dalam proyek pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk melakukan penentuan lokasi (penlok). Setelah penlok selesai, maka dilakukan verifikasi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunannya.

"Konektivitas ini yang kami tunggu-tunggu. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, mulai Jawa Timur bisa, Yogyakarta bisa, kemudian dari Jawa Barat, sehingga terkoneksi dengan wilayah kita (Jateng)," ucap Gubernur.

Secara umum, Tol Bawen-Yogyakarta memiliki panjang 75,12 km, dengan total biaya pembangunan sekitar Rp14,26 triliun. Jalan tol ini nantinya memiliki lima interchange (persimpangan jalan tol), yang ada di Ambarawa, Temanggung, Magelang, Borobudur, dan Banyurejo. Ruas Tol Bawen Yogyakarta ini juga menjadi bagian dari jaringan jalan Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tol bukan hanya untuk melayani infrastruktur jalan, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Ada tiga hal pokok yang harus dilakukan, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimum, perhatikan hak-hak masyarakat yang ada, kemudian ketersediaan rest area dengan melibatkan UMKM setempat," kata Ridwan dalam sambutannya.