SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, akan mengupayakan fasilitas perpustakaan bisa masuk ke desa-desa di wilayahnya. 

Meskipun capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jateng mengalami peningkatan dari 13,67 persen (2023), menjadi 15,14% pada tahun 2024. Wagub tetap berupaya meningkatkan infrastruktur literasi di desa.

"Yang masih jadi PR (pekerjaan rumah), yakni infrastruktur literasi, seperti perpustakaan," ucapnya saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Jumat, 25 Juli 2025.  

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng akan melakukan tata kelola perpustakaan, memperkuat kompetensi pustakawan, dan mendorong kolaborasi dengan komunitas literasi.

Sementara dari sisi infrastruktur, Pemprov mengupayakan agar perpustakaan bisa masuk ke desa-desa melalui program Kecamatan Berdaya. 
 
"Tadi sudah disampaikan ke pemerintah pusat, yakni (meminta) Perpusnas (Perpustakaan Nasional) untuk bersinergi (dengan Jateng)," katanya.

Wagub menegaskan, peningkatan indeks literasi tidak hanya soal infrastruktur. Akan tetapi, juga budaya membaca yang perlu dibangun dari keluarga, sekolah, hingga komunitas. 

"Anak-anak diajak (untuk memiliki) budaya membaca. Minimal 1,5 jam membaca buku, didampingi orang tuanya dalam sehari," katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jateng, Rahmah Nur Hayati, mengatakan bahwa penguatan perpustakaan bisa terus didorong.

"Untuk perpustakaan yang masuk ke desa-desa juga butuh dukungan Kementerian Desa. Di Jateng juga ada program Pesantren Obah, bagaimana menguatkan literasi santri, dan bisa koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag)," katanya.

Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Jateng, Dyah Nugraheni, mengatakan, perlu adanya pemerataan tenaga pengelola atau pustakawan dalam upaya penguatan literasi di Jateng.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI agar Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bisa segera direvisi. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya penguatan digital serta kelembagaan lain di bidang perpustakaan. 

Selain itu, dewan perpustakaan juga harus dibentuk untuk mengawasi pengembangan perpustakaan di pusat daerah dan provinsi. 

"Kami juga ingin dukungan untuk meningkatkan kemampuan tenaga perpustakaan. Jadi dengan berbagai macam tantangan kita bisa eksis. Kami perlu dukungan dan Pemprov Jateng dan DPR RI," katanya.