SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen untuk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.

Sebagai informasi, tarif resiprokal adalah kebijakan perdagangan di mana suatu negara menetapkan bea masuk terhadap produk dari negara lain. Dalam hal ini, US menetapkan tarif resiprokal terhadap ekspor barang dari Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kebijakan tersebut. 

Apalagi, sejumlah produk yang dihasilkan Jateng menyasar pasar internasional, salah satunya Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, nilai ekspor Jawa Tengah pada periode Maret 2025 sebesar 1.010,70 juta dolar AS.

Gubernur mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), untuk membuat rumah kurasi. Rumah ini berisikan produk-produk asli Jateng yang akan dibawa ke pasar-pasar baru.

"Lewat Rumah Kurasi ini, produk-produk (dari) Jateng, dibawa ke pasar baru di regional maupun internasional," ucapnya saat diwawancarai di Kota Semarang pada Kamis, 10 Juli 2025.

Langkah kedua, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang sudah melakukan kerja sama sister province dengan Pemprov Jateng, seperti Fujian (Cina), Melaka (Malaysia), dan Singapura.

"(Produk ukir) Jepara misalnya, produk dari sana tak hanya bergantung (di) satu negara saja. Singapura kita tawari, Fujian, Melaka juga. Jadi tumbuhkan perekonomian baru," ucap Gubernur.

Menurutnya, langkah ini bisa jadi sangat strategis. Sebab, bertambahnya pasar baru diharapkan mampu membuka peluang ekspor barang-barang produksi Jateng.

Langkah ketiga, Gubenur juga berkoordinasi dengan pimpinan daerah di sejumlah wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Lampung.

Sementara di Jawa Tengah, Gubernur getol mengembangkan ekonomi aglomerasi atau perekonomian yang dipusatkan di satu wilayah. Pengembangan perekonomian ini dilakukan di daerah keresidenan, untuk memperkuat perekonomian agar setiap daerah bisa saling menopang dan tumbuh bersama.