MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Festival Dolanan (Doland Festival) di Halaman Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Festival yang menjadi ruang bermain, berekspresi, dan menyuarakan aspirasi anak-anak ini menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025. 

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, Ema Rachmawati; dan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji.

Pada kesempatan itu, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya dipusatkan di Jakarta, kali ini perayaannya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dengan penyelenggaraan festival permainan tradisional di tingkat daerah.

“Festival Dolanan atau Doland Festival adalah upaya (yang dilakukan untuk) mengenalkan kembali permainan tradisional, yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Tujuannya agar anak-anak bisa terlepas dari ketergantungan pada gawai, dan kembali aktif berinteraksi secara sosial,” katanya.

Ia menyebutkan, peringatan HAN 2025 mengusung tema “Anak Indonesia Bersaudara”, sebagai pengingat bahwa semua anak adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Perayaan ini difokuskan pada sejumlah aktivitas, di antaranya bermain permainan tradisional, menyanyikan lagu daerah dan nasional, serta mendengarkan dongeng pahlawan lokal. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menegaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan sebagai pengingat bagi semua pihak bahwa kebahagiaan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.

“Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab, untuk memastikan hak mereka terpenuhi, dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman,” ujarnya.

Sekda menambahkan, Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus melibatkan suara dan pendapat anak-anak dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami mendengarkan anak-anak, termasuk dalam forum-forum seperti ini. Suara mereka akan menjadi pertimbangan kami dalam (menentukan) kebijakan, agar pembangunan yang dilakukan ramah anak dan sesuai kebutuhan kelompok rentan,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, anak-anak dari sejumlah sekolah dan forum anak juga membacakan 7 poin Suara Anak Jawa Tengah. Poin-poin suara anak itu didapatkan berdasarkan hasil diskusi, yang mencerminkan harapan mereka terhadap pendidikan, perlindungan, ruang aman bermain, dan keterlibatan anak-anak dalam pembangunan.

Ketua Forum Anak Jateng, Prajna, berharap suara mereka tidak hanya didengarkan, tetapi benar-benar dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses pembangunan daerah. 

“Kami ingin suara anak tidak berhenti hanya saat dibacakan, tetapi benar-benar dipertimbangkan dalam pembangunan di provinsi ini,” ujarnya.