SEMARANG – Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih terus berlanjut. Guna mendukung hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong dilakukannya 6 langkah strategis untuk mengakselerasi program MBG.

Adapun 6 langkah strategis yang dilakukan, yakni memberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan pelaku usaha daerah; memperbaiki tata kelola dan koordinasi pemerintahan; melakukan pendataan dan validasi sasaran program; melakukan pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; melakukan monitoring pasokan bahan baku; serta memberikan edukasi terkait gizi dan kampanye antipemborosan makanan.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur di sela Rapat Koordinasi Bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Jajaran Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis, 31 Juli 2025.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini Jateng membutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur SPPG. Diketahui, sudah ada 335 unit SPPG dari total 2.753 unit yang dibutuhkan di 35 Kabupaten/Kota di provinsi ini.

Tak main-main, Jawa Tengah bahkan menempati posisi kedua nasional dengan total SPPG aktif sebanyak 335 unit.

“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh, tetapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu kompartemen (bagian) penting dalam mendukung program MBG,” ucap Gubernur.

Dalam pertemuan itu, ia meminta dukungan dari BGN dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit SPPG yang telah terdaftar. Ada beberapa wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak, antara lain Banyumas sebanyak 32 unit, Blora 21 unit, dan Cilacap 16 unit. Sementara di daerah Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara, jumlah SPPG-nya masih tergolong rendah, sehingga daerah-daerah itu menjadi prioritas intervensi Satuan Tugas (Satgas) MBG.

Guna mendukung penambahan SPPG ini, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menyiapkan 26 aset dengan luas hampir 280 ribu m2 yang bisa dimanfaatkan bersama dengan instansi lain, seperti Polri dan TNI.

“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” ucap Gubernur.

Ia juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), seperti Kabupaten Jepara.

“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk menerbitkan SK (Surat Keputusan) pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving (penyelesaian masalah) akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi, bila diperlukan,” tegasnya.

Hinggi kini, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8% atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Maka dari itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi program MBG di provinsi ini.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Jateng. Dalam pertemuan itu, ia juga menegaskan keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.

“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” katanya.

Ia menambahkan, per 28 Juli 2025, sudah ada 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia. Ribuan SPPG ini melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno; Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jateng; Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro; dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda). 

Selain itu, turut hadir kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng, lengkap bersama komandan distrik militer (dandim) dan kepala kepolisian resor (kapolres) masing-masing, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng.