SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengikis angka backlog (kebutuhan rumah layak huni) di wilayahnya dengan menggalakkan berbagai program penanganan. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, pada akhir tahun 2024, angka backlog perumahan di Jateng masih cukup tinggi. Angka backlog ini totalnya sebanyak 1.332.968 unit, terdiri dari backlog kepemilikan (kebutuhan penyediaan rumah layak huni) sebanyak 310.855 unit dan backlog kelayakan (kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni) sebanyak 1.022.113 unit. 

Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah. Rinciannya, alokasi sebanyak 17.000 unit rumah melalui bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), dan 510 unit melalui bantuan sosial (bansos) untuk penanganan relokasi, pascabencana, penyediaan rumah sehat layak huni, dan lainnya.

Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya bersama-sama mengatasi persoalan kebutuhan rumah masyarakat. 

Menurutnya, program perbaikan RTLH dari Pemprov Jateng dan Tiga Juta Rumah dari pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi persoalan backlog, tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi. 

“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak, dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," ucap Wagub dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di kantornya pada Kamis, 31 Juli 2025. 

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Aziz Andriansyah, mengatakan, angka backlog masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Maka dari itu, hal ini dijadikan prioritas nasional oleh Presiden Prabowo. Diketahui, angka backlog di Indonesia mencapai 9,9 juta unit.  

Saat ini, Kementerian PKP bertugas untuk mengawal program Tiga Juta Rumah, yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan perkotaan, 1 juta unit di kawasan perdesaan, dan 1 juta unit di daerah pesisir.  

Menurutnya, ada beberapa hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya. 

"Kami mengajak stakeholder, untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral, serta menyelesaikan PR backlog, dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal," ucapnya.