SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, adanya gap atau kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, inklusi keuangan berada pada angka 80,51%, sedangkan literasi keuangan baru sebesar 66,46%.

Hal ini disampaikan Sekda saat memberikan sambutan dalam acara Kick Off Bulan Inklusi Keuangan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Daerah serta Pengukuhan Campaign Manager dan Campaign Collaborator Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah pada Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, adanya gap antara inklusi dan literasi keuangan berpotensi menimbulkan masalah. Jika akses keuangan atau inklusi sudah terbuka luas, tetapi pemahaman masyarakat atau literasi keuangannya masih rendah, maka masyarakat bisa saja melakukan kesalahan dalam memanfaatkan layanan keuangan. Ia mencontohkan, masyarakat takut datang ke bank, mereka bisa terjebak hutang, menjadi korban penipuan investasi, dan lainnya.

“Tantangan literasi dan inklusi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana mempermudah akses pendanaan, sekaligus mendorong literasi keuangan di Jawa Tengah,” ucap Sekda. 

Maka dari itu, berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan terus dilakukan. Salah satu contohnya di era digital ini, pembayaran elektronik melalui e-money (uang elektronik), e-wallet (dompet digital), dan QRIS mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Sebab, layanan keuangan digital ini akan mempermudah pembayaran dan meningkatkan inklusi keuangan. 

Terkait dengan upaya peningkatan literasi keuangan, Pemprov Jateng juga melibatkan ratusan anak muda Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan dalam kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital kepada Masyarakat di Jateng pada tahun 2024. 

Program yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jateng, dan Pemerintah Provinsi Jateng ini, bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan kepada para para pelajar, masyarakat desa, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menambahkan, literasi keuangan merupakan pondasi untuk mencapai kemerdekaan finansial. Pihaknya pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yang sudah berupaya memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan. 

Salah satu contohnya, Pemprov Jateng menyasar pelaku usaha komoditas rajungan atau kepiting laut di Kabupaten Jepara dan Demak. Literasi dan inklusi keuangan dilakukan melalui penunjukkan campaign manager (manager kampanye) dan campaign collaborator (kolaborator kampanye) oleh industri jasa keuangan. Keduanya bertanggung jawab untuk merencanakan, meluncurkan, memantau, dan mengevaluasi kampanye pemasaran atau iklan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK juga memiliki tiga duta literasi dari Perintis Keuangan yang ada di setiap kabupaten/kota di Jateng.