SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, beraudiensi dengan perwakilan petani dari berbagai kabupaten/kota di wilayahnya pada Rabu, 24 September 2025. 

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jateng-DI Yogyakarta, Purwanto, menyampaikan bahwa ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dapat melibatkan petani dalam melaksanakan reforma agraria. Sebab, hingga kini masih ditemukan persoalan lahan yang berdampak negatif bagi para petani.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria atau Agrarian Reform adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Maka dari itu, Purwanto berharap, Pemerintah Provinsi Jateng bisa menjembatani suara petani untuk mewujudkan reforma agraria serta menyuarakan permasalahan konflik lahan ke pemerintah pusat dan DPR. Hal ini bertujuan agar legislatif dapat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Reforma Agraria serta membentuk Badan Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.   

Permasalahan lain yang disampaikan adalah petani ingin akses pupuk subsidi dipermudah, serta konflik petani dengan satwa juga segera teratasi. Sebagai contoh, satwa liar monyet ekor panjang di Gunung Merbabu dan Merapi, kerap keluar dari hutan untuk memakan hasil pertanian warga.

Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, menyerap banyak aspirasi dari para petani pada momentum Hari Tani Nasional 2025. Ia juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk mengakomodir langsung aspirasi para petani, agar bisa diteruskan kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perum Perhutani, dan lainnya.

Ia berterima kasih atas peran petani dan para pegiat lingkungan yang terus berupaya menjaga kelestarian Gunung Merbabu dan Merapi. Apalagi, keberadaan gunung-gunung tersebut juga berfungsi sebagai wilayah serapan air untuk lahan pertanian.

"Nanti masukan-masukannya, tentu saja akan kita laporkan (kepada) Pak Gubernur Ahmad Luthfi. Insyaallah akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami, karena banyak hal memang di luar kewenangan dari Pemprov Jateng," ucapnya.