SEMARANG — Upaya Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menjadikan daerahnya sebagai provinsi ekonomi kreatif (ekraf) secara bertahap mulai terwujud. Sebab, saat ini sektor ekraf di Jateng terus tumbuh secara signifikan. 

Berdasarkan data dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan ekspor ekraf terbesar kedua secara nasional. Pada semester I-2025, nilainya sekitar Rp53 triliun. 

Terkait dengan investasi, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jawa Tengah merupakan provinsi dengan investasi sektor ekraf terbesar ketiga. Jumlahnya mencapai Rp11,45 triliun pada semester I-2025.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, Jawa Tengah menunjukkan progres yang cukup signifikan terkait pengembangan ekraf, baik dari investasi, ekspor, maupun jumlah pegiat ekonominya.

"Harapannya, ekraf dari Jawa Tengah juga akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” ucapnya saat menghadiri Puncak Perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Jumat, 31 Oktober 2025 malam.

Ia berharap, capaian itu terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Sebab, Presiden Prabowo juga telah menetapkan Jateng sebagai salah satu dari 15 provinsi pengembangan ekraf prioritas di Indonesia.

Menurut Menteri Ekraf, subsektor fesyen, kriya, dan kuliner masih mendominasi ekspor produk ekraf dari Jateng dan Indonesia. Harapannya, subsektor lain, seperti game, musik, film, dan film animasi, juga semakin bertumbuh.

Dukungan untuk pengembangan ekraf di Jateng juga terus dilakukan. Saat ini, sudah ada 12 kabupaten/kota kreatif di Jateng atau menjadi yang tertinggi untuk provinsi di Indonesia. Apalagi, ekraf merupakan sektor baru yang dinilai mampu menumbuhkan ekonomi nasional. 

“Sektor ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengembangkan ekraf di setiap daerah. Sebab, akan ada banyak tantangan dalam mengembangkan sektor tersebut, apalagi di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

 “Salah satu tantangannya adalah permodalan, maka itu kita kerja secara hexahelix (kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan hukum/regulasi)," ucap Menteri Ekraf.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, salah satu mimpi besarnya adalah menjadikan Jateng sebagai provinsi kreatif di Indonesia. Apalagi, ada 12 kabupaten/kota di wilayahnya yang sudah ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif. 

"Ekonomi kreatif ini tidak terikat waktu, tempat, maupun umur. Ekonomi kreatif ini sudah menjadi back bone-nya (tulang punggung) ekonomi Jawa Tengah," katanya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng d menumbuhkan ekonomi kreatif, antara lain mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pelaku ekraf, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi bagi pelaku ekraf, hingga dukungan sosialisasi dan sertifikasi HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Pemprov Jateng juga menjembatani pembentukan kabupaten/kota kreatif, mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kabupaten/kota, serta memberi ruang kepada para pegiat ekraf untuk berekspresi, bersinergi, dan membangun jejaring melalui berbagai event.

Terbaru, Gubernur mencanangkan program Kecamatan Berdaya. Program ini menjadikan kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang menjangkau semua kalangan, mulai dari pemuda, petani, hingga kelompok rentan, di antaranya perempuan dan disabilitas. Saat ini, sudah ada 150 pilot project Kecamatan Berdaya yang ada di Jawa Tengah.

"Kecamatan ditunjuk (sebagai fasilitator) kegiatan-kegiatan (untuk) memberdayakan masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan yang sentralnya di kecamatan (dapat) menampung (usaha di bidang) ekonomi kreatif yang ada di desa. Kecamatan kita gunakan untuk pembinaan ekonomi kreatif," ucap Gubernur.

Sementara dari sisi permodalan, ia menyampaikan, Bank Jateng juga siap memfasilitasi permodalan usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).