SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan ChildFund International Indonesia untuk menggarap berbagai program anak. 

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program ChildFund International di Indonesia Lokus Jawa Tengah, yang dilaksanakan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 3 November 2025.

Sejumlah program yang akan dilaksanakan, antara lain program perlindungan anak dari perundungan/bullying, penggunaan internet ramah anak, hingga upaya untuk mengajak anak dan remaja semakin mengenal profesi yang berhubungan dengan sektor pertanian dan peternakan melalui Green Economy Recovery. 

Nantinya, program-program tersebut akan diselenggarakan di 6 Kabupaten/Kota di Jateng, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Banyumas, Wonogiri, dan Cilacap.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memberikan apresiasi kepada ChildFund International Indonesia yang sudah melaksanakan berbagai program di wilayahnya. Terlebih, program ini ikut menyosialisasikan potensi pertanian dan peternakan bagi semua kalangan, khususnya anak-anak dan remaja. 

"Ini juga sama dengan program yang kita lakukan, untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah penumpu pangan," katanya.

Sekda berharap, upaya ini dapat mendorong anak-anak dan remaja untuk bisa kembali mencintai profesi petani. 

Sementara itu, Resource Mobilization and Partnership Manager ChildFund International Indonesia, Rudy Sukanto, mengatakan, program perlindungan anak, internet aman, hingga Green Economy Recovery diharapkan mampu menjangkau 5.000-10.000 orang. 

Ia menyampaikan, program tersebut akan diberikan sesuai dengan kelompok umur. Pertama, usia 0-6 tahun akan berfokus terkait parenting (pola asuh), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan lain-lain. Kedua, anak usia 7-14 tahun diperkenalkan dengan pendidikan dasar, keterampilan, dan pembelajaran sosial emosional. 

"Nah, yang program di pertanian itu pada usia 15-24 tahun. Kami masuk melalui kelompok-kelompok pemuda yang ada di pedesaan, seperti Karang Taruna, dan lainnya," katanya.  

Pihaknya juga akan melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Pertanian dan Dinas Sosial di kabupaten/kota, organisasi seperti Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS), Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB), serta para orang tua.