SURAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mewujudkan swasembada pangan dan penumpu pangan nasional pada tahun 2026. 

Bahkan, saat ini Jateng sedang melakukan berbagai upaya untuk menyongsong hal tersebut. Salah satunya melalui Penandatanganan Komitmen Bersama terkait Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.; bupati/wali kota se-Jateng; serta instansi vertikal, seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan BPS Jateng, di The Sunan Hotel, Kota Surakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng mengatakan, roadmap (rencana/panduan strategis) untuk mewujudkan swasembada pangan 2026 sudah disusun. Akan tetapi untuk mewujudkannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov Jateng, tentu dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak, antara lain para bupati/wali kota untuk memastikan luasan lahan, produk unggulan daerah, pendistribusian, pemasaran, dan sebagainya. 

“Termasuk instansi vertikal, seperti Kodam dan Polda," ucapnya usai melakukan penandatanganan komitmen bersama.

Guna mewujudkan swasembada pangan 2026, Gubernur menargetkan produksi padi mencapai 10,5 juta ton GKG atau naik 12,22% dari realisasi tahun 2025. Kemudian, produksi jagung ditarget sebanyak 3,7 juta ton atau naik 0,17% dibandingkan tahun lalu. Sementara komoditas lain, seperti tebu ditargetkan produksinya mencapai 4,4 juta ton.

Selain penandatanganan komitmen, Pemprov Jateng juga berupaya melakukan intervensi ke daerah-daerah prioritas yang ditujukan sebagai sentra penghasil pangan. 

Pemprov menggunakan anggaran dari APBD 2026 untuk melakukan intervensi benih di 12 Kabupaten prioritas produksi padi, yaitu Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati. 

Selanjutnya menetapkan daerah prioritas produksi jagung dengan luas lahan 3.200 hektare di 8 Kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap , Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. 

Sementara untuk tebu juga akan dilakukan intervensi, karena pada tahun 2026 akan diupayakan pengembangan tebu di Kabupaten Blora. 

Upaya selanjutnya adalah menyiapkan Jateng sebagai pusat benih atau bibit nasional. Terkait hal ini, Gubernur sudah menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Tak hanya itu, Gubernur dengan tegas melarang adanya alih fungsi lahan pertanian atau lahan hijau menjadi permukiman. Instruksi ini berkali-kali disampaikan kepada para bupati dan wali kota, bahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN.

"Jangan main-main soal ini. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak," tegasnya saat memberikan arahan.

Upaya lainnya adalah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hasil panen di Jateng yang banyak terdistribusi ke luar daerah. Nantinya, Pergub itu akan memudahkan penjualan hasil panen padi di Jateng.

"Ini untuk mencegah keluarnya hasil panen Jawa Tengah ke daerah lain. Intinya, (kebutuhan di) Jawa Tengah harus terpenuhi dulu untuk kebutuhan pangan, sebelum dijual ke daerah lain," ucap Gubernur.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, swasembada pangan juga didorong di sektor peternakan, antara lain produksi susu ditargetkan mencapai 942.497 ton, daging sebanyak 76.570 ton, dan telur ditargetkan sebanyak 917.863 ton.

Kemudian, sektor perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan tangkap dengan target tahun 2026 sebanyak 354.029 ton, perikanan budidaya ditarget 600.000 ton, dan garam 541.775 ton. Tak hanya itu, upaya untuk meningkatkan sentra garam rakyat di Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo, juga akan dilakukan.