SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2026 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 April 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata, bukan hanya sekadar agenda rutin perencanaan.

“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ucapnya.

Ia menyampaikan, masukan dari sejumlah pihak di berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan Jateng pada 2027. Meskipun demikian, Pemprov sudah menetapkan fokus utama pembangunan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Musrenbang ini melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari bupati/wali kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan pada tahun depan berjalan inklusif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” ucap Wagub.

Dalam gelaran Musrenbang 2026 ini, Pemprov Jateng menerima 37.054 usulan maupun masukan program dalam berbagai sektor. Adapun puluhan ribu usulan itu nilainya mencapai Rp37,8 triliun.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut bahwa usulan yang diajukan didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama di sektor infrastruktur. 

“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ucapnya. 

Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga diajukan untuk dana hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, dan sektor pendidikan. Sementara dari sisi anggaran, usulan terbesar ada pada infrastruktur desa dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.

Dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, Sekda menegaskan bahwa usulan yang masuk harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai dengan kepentingan daerah.

Banyaknya usulan yang diajukan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyelaraskan kebutuhan dengan agenda pembangunan jangka menengah. 

Sekda menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi serta penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.

“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.