Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
BREBES — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan untuk Kabupaten Brebes senilai total Rp28,01 miliar. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyerahkan bantuan percepatan penanganan kemiskinan dan swasembada pangan tersebut di Pendopo Kabupaten Brebes pada Kamis, 7 Mei 2026.
Secara rinci, bantuan tersebut terdiri dari bantuan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada 4 titik senilai Rp921 juta. Kemudian, bantuan di sektor pertanian dan peternakan Rp7,03 miliar, meliputi rehab jaringan irigasi tersier 920 paket senilai Rp3,5 miliar; irigasi perpipaan 8 paket senilai Rp752 juta; bantuan benih padi, jagung, dan durian senilai Rp1,524 miliar; bantuan sarana produksi bawang merah Rp 53,07 Juta; serta pengembangan budi daya tanaman tebu, kelapa genjah, tembakau, dan cengkeh Rp1,201 miliar.
Selanjutnya, bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk daerah rawan pangan kepada 127 orang masing-masing Rp20 juta; bantuan sosial pembangunan hunian baru korban bencana sebanyak 18 unit senilai total Rp 900 juta; bantuan sambungan listrik gratis dan bantuan pompa air tenaga surya Rp131,611 juta; serta bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Kreatif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp1,515 miliar.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyalurkan bantuan Internet desa dan desa wisata untuk 8 titik senilai Rp502,9 miliar; bantuan uang sekolah/lembaga pendidikan Rp16,545 miliar; bantuan peralatan kerja penambak garam, sarana prasarana kelompok masyarakat pengawas (sarpras pokmaswas), dan premi asuransi nelayan Rp127 juta; serta hibah pendidikan keagamaan untuk 8 lembaga senilai Rp320 juta.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengatakan, Kabupaten Brebes merupakan 1 dari 10 daerah yang menjadi prioritas intervensi untuk penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Ia menyampaikan, Kabupaten Brebes merupakan daerah yang luas dan memiliki penduduk yang banyak, sehingga perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah ini.
"Kalau mereka tidak kita kasih atensi untuk mengembangkan wilayahnya, maka akan tertinggal. Untuk itu, bantuan ini kita berikan sebagai bentuk kolaborasi dalam penuntasan kemiskinan," katanya.
Gubernur mengatakan, pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng. Angka kemiskinan Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48%, kemudian mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 9,39%. Sementara data BPS pada Maret 2025 menyebutkan persentase penduduk miskin di Brebes sebesar 14,15%.
Sebagai informasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, mulai dari memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), menangani stunting, menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling (Speling), memberikan fasilitas sekolah gratis untuk anak dari keluarga miskin dan kurang mampu, serta menyalurkan bantuan sosial.
Selain itu, Pemprov Jateng sangat getol menarik investasi ke berbagai daerah di wilayahnya, sehingga hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar para pekerja di Jateng memiliki daya saing dan kemampuan yang unggul.
"Maka saya minta semua daerah menyiapkan kawasan industri baru, Brebes menjadi salah satu yang akan kita kembangkan terkait ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemprov Jateng kepada Kabupaten Brebes. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan yang sangat besar bagi Brebes, karena mampu menjangkau seluruh sektor yang berhubungan dengan penuntasan kemiskinan.
"Sudah kami catat semua arahan Gubernur, bantuan ini akan kami kawal agar tepat sasaran," katanya.
Ia menambahkan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Brebes masih menjadi persoalan yang cukup besar. Tercatat dari 297 desa dan 5 Kelurahan di wilayahnya, masih ada banyak daerah yang membutuhkan perhatian. Dengan adanya bantuan ini, harapannya, persoalan kemiskinan dapat segera terselesaikan.
BREBES — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan untuk Kabupaten Brebes senilai total Rp28,01 miliar. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyerahkan bantuan percepatan penanganan kemiskinan dan swasembada pangan tersebut di Pendopo Kabupaten Brebes pada Kamis, 7 Mei 2026.
Secara rinci, bantuan tersebut terdiri dari bantuan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada 4 titik senilai Rp921 juta. Kemudian, bantuan di sektor pertanian dan peternakan Rp7,03 miliar, meliputi rehab jaringan irigasi tersier 920 paket senilai Rp3,5 miliar; irigasi perpipaan 8 paket senilai Rp752 juta; bantuan benih padi, jagung, dan durian senilai Rp1,524 miliar; bantuan sarana produksi bawang merah Rp 53,07 Juta; serta pengembangan budi daya tanaman tebu, kelapa genjah, tembakau, dan cengkeh Rp1,201 miliar.
Selanjutnya, bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk daerah rawan pangan kepada 127 orang masing-masing Rp20 juta; bantuan sosial pembangunan hunian baru korban bencana sebanyak 18 unit senilai total Rp 900 juta; bantuan sambungan listrik gratis dan bantuan pompa air tenaga surya Rp131,611 juta; serta bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Kreatif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp1,515 miliar.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyalurkan bantuan Internet desa dan desa wisata untuk 8 titik senilai Rp502,9 miliar; bantuan uang sekolah/lembaga pendidikan Rp16,545 miliar; bantuan peralatan kerja penambak garam, sarana prasarana kelompok masyarakat pengawas (sarpras pokmaswas), dan premi asuransi nelayan Rp127 juta; serta hibah pendidikan keagamaan untuk 8 lembaga senilai Rp320 juta.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengatakan, Kabupaten Brebes merupakan 1 dari 10 daerah yang menjadi prioritas intervensi untuk penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Ia menyampaikan, Kabupaten Brebes merupakan daerah yang luas dan memiliki penduduk yang banyak, sehingga perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah ini.
"Kalau mereka tidak kita kasih atensi untuk mengembangkan wilayahnya, maka akan tertinggal. Untuk itu, bantuan ini kita berikan sebagai bentuk kolaborasi dalam penuntasan kemiskinan," katanya.
Gubernur mengatakan, pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng. Angka kemiskinan Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48%, kemudian mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 9,39%. Sementara data BPS pada Maret 2025 menyebutkan persentase penduduk miskin di Brebes sebesar 14,15%.
Sebagai informasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, mulai dari memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), menangani stunting, menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling (Speling), memberikan fasilitas sekolah gratis untuk anak dari keluarga miskin dan kurang mampu, serta menyalurkan bantuan sosial.
Selain itu, Pemprov Jateng sangat getol menarik investasi ke berbagai daerah di wilayahnya, sehingga hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar para pekerja di Jateng memiliki daya saing dan kemampuan yang unggul.
"Maka saya minta semua daerah menyiapkan kawasan industri baru, Brebes menjadi salah satu yang akan kita kembangkan terkait ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemprov Jateng kepada Kabupaten Brebes. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan yang sangat besar bagi Brebes, karena mampu menjangkau seluruh sektor yang berhubungan dengan penuntasan kemiskinan.
"Sudah kami catat semua arahan Gubernur, bantuan ini akan kami kawal agar tepat sasaran," katanya.
Ia menambahkan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Brebes masih menjadi persoalan yang cukup besar. Tercatat dari 297 desa dan 5 Kelurahan di wilayahnya, masih ada banyak daerah yang membutuhkan perhatian. Dengan adanya bantuan ini, harapannya, persoalan kemiskinan dapat segera terselesaikan.